Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pemerintah kabupaten/kota mempersiapkan anggaran untuk pemilu/pilkada secara optimal.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar mengungkapkan, anggaran pemilu/pilkada merupakan pendanaan kegiatan bersama, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Anggarannya dibebankan dalam APBD masing-masing, secara proporsional dan sesuai beban kerja masing-masing,”ujar Roy ketika membuka dan memberikan sambutan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sharing Anggaran Pemilu/ Pilkada Serentak tahun 2024, di Gedung KH Idham Chalid, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Selasa (28/2/2023).
BACA JUGA: Pemprov Kalsel Lolos Tahap II PPD Bappenas
Secara teknis, anggaran pemilu/pilkada mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor:
900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
“Surat edaran mendagri telah secara jelas mengatur bahwa penyediaan anggaran untuk pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 ditetapkan melalui perda. Kita harus pastikan alokasi anggaran kegiatan, yang dibebankan pada APBD tahun anggaran 2023 sebesar 40 persen, dan APBD tahun anggaran 2024 sebesar 60 persen dari besaran total dana hibah yang disepakati bersama,” ujar Roy, pada rakor yang dihadiri komisioner KPU, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalsel, aparat keamanan, pemerintah daerah serta SKPD terkait.
BACA JUGA: Bank Kalsel Dukung Milad ke-2 Sedekah Beras Banjarmasin
Roy menegaskan, pemerintah daerah yang belum menganggarkan atau masih belum menyesuaikan kebutuhan pendanaan kegiatan dimaksud, agar melakukan penyesuaian penganggaran melalui perubahan peraturan kepala daerah. Kemudian tentang penjabaran APBD harus diberitahukan kepada pimpinan DPRD setempat.
Roy juga mengingatkan agar semua pihak memperhatikan tahapan pengelolaan dana kegiatan. Secara garis besar, tahapan pengelolaan dana kegiatan meliputi, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan, serta pertanggungjawaban.
Selanjutnya, para penyelenggara diminta untuk segera mengajukan usulan kebutuhan anggaran kegiatan pemilu/pilkada serentak.
Lebih lanjut sekdaprov menuturkan, untuk menyukseskan Pemilu dan Pilkada serentak 2024, harus juga dipersiapkan dukungan lainnya, seperti sumber daya manusia, pendidikan politik, data kependudukan, dan perkembangan politik daerah.
Sekdaprov dalam sambutannya juga menyampaikan apresiasi kepada peserta. Ia berharap, rakor dapat meningkatkan sinergitas, dan menyamakan persepsi, khususnya berkaitan dengan anggaran pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 .
BACA JUGA: Bank Kalsel-DLH Kerjasama Dukungan Fasilitas Pengelolaah Lingkungan Hidup
Dana pilkada, ujarnya menjadi salah satu komponen utama, dalam pelaksanaan dan kesuksesan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 di Kalsel. Seperti dietahui, pemerintah telah menetapkan dan menegaskan, pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak di Tahun 2024. Artinya, tukas Roy, tidak ada penundaan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak nanti.
Pemilu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, rencananya dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024.
Sedangkan pilkada serentak, untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024.
BACA JUGA: 43,5% Responden Pilih Pemilu Coblos Gambar Caleg
Selanjutnya, Plt Ketua KPU Provinsi Kalsel, Siswandi memaparkan isi SE Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.9.1/435/SJ. SE tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 itu memuat beberapa poin.
Diantaranya terkait alokasi anggaran, koordinasi dengan KPU dan Bawaslu, pembahasan usulan anggaran, penyediaan dana hibah, penyesuaian anggaran, pemungutan suara ulang, dan efisiensi anggaran.
Siswandi menjelaskan, penyelenggaraan pilkada sebelumnya di Kalsel dinilai sukses. “Keberhasilan penyelenggaraan pilkada di Kalsel menjadi studi referensi daerah lain, salah satunya Provinsi Sumatera Selatan. “Pola pembiayaan Pilkada di Kalimantan Selatan ini menjadi contoh,” bebernya.
Penulis : Cynthiawati
Editor : Salman
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya