Banjarmasin, BARITO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini menargetkan akan merehabilitasi atau memulihkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito yang kritis seluas 8.300 hektare di lima kabupaten daerah itu melalui Gerakan Nasional (Gernas) Pemulihan DAS Berbasis Bisnis. Lima lokasi KPH dimaksud meliputi KPH Balangan, KPH Hulu Sungai, KPH Kayutangi, KPH Tanah Laut dan KPH Pulau Laut Sebuku.
Hal itu diutarakan, Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor melalui Sekdaprov setempat, Abdul Haris di Banjarmasin, Selasa (2/7), saat membuka Lokakarya Gernas Pemulihan DAS Berbasis Bisnis yang turut dihadiri Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Ir Hudoyo.
Beragam jenis yang dirancang untuk ditanam terdiri dari jenis kayu kayuan, buah-buahan dan tanaman sela seperti meranti, keruing, sengon, karet, kayu kuku, beringin, pulai, jabon, kayu manis, kayu putih, bambu, jengkol, durian, kemiri, aren, cempedak, langsat, mangga, nangka, pampakin, petai, rambutan, kopi dan rotan.
“Salah satu program Gubernur Kalsel, juga telah mendapatkan apresiasi cukup luas dari berbagai kalangan adalah program Revolusi Hijau, dan program pemulihan lahan kritis DAS Barito tersebut, salah satu implementasi program Revolusi Hijau,” katanya usa membuka kegiatan.
Dirjen Pengelolaan DAS dan Hutan Lindung KLHK, Ir Hudoyo mengapresiasi konsep rehabilitas Pemprov Kalsel terhadap DAS,bahkan ia yakin upaya ini menjadi percontohan bagi daerah lain.
Gernas Pemulihan DAS melalui rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) uajrnya merupakan salah satu program strategis nasional yang dilakukan untuk menanggulangi terjadinya degredasi sumber daya hutan dan lahan kritis yang berpotensi bencana.
Pentingnya kegiatan RHL ini, maka menjadi bagian dari pengelolaan hutan dan satu satunya kegiatan untuk restorasi kawasan hutan yang sudah rusak. Upaya pemulihan kerusakan hutan dan lahan di wilayah kerja BPDASHL Barito dilakukan sejak 1990 an oleh pemerintah.
Tujuannya, untuk mewujudkan perbaikan lingkungan seperti penanggulan bencana alam banjir, longsor, dan kekeringan secara terpadu, transparan dan partisipatif, sehingga sumber daya hutan dan lahan dapat difungksikan secara optimal untuk menjamin keseimbangan lingkungan, tata air DAS serta memberikan manfaat sosial ekonomi (bisnis) yang nyata bagi masyarakat Kalimanatan Selatan (Kalsel).
Sementara, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Dr Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, berdasarkan data Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RTK-RHL) DAS 2014, sasaran prioritas pertama kegiatan RHL pada DAS Barito seIuas 741.519 hektare. Sedangkan untuk prioritas kedua adalah seluas 1.789.963 hektare yang tersebar di beberapa kabupaten di Kalsel.
Pada 2019 ini, tambah Hanif, Satuan Kerja Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Barito (BPDASHL Barito) menargetkan penanaman RHL dalam rangka pemulihan DAS tersebut seluas 8.300 hektare.
Jumlah itu ujarnya, merupakan bagian dari target pemulihan lahan kritis secara nasional seluas 206.000 hektare, yang dilaksanakan pada lima KPH di Kalsel. Pola pelaksanaan rehabilitasi hutan melalui pola intensif dan pola agroforestri dengan rincian pola intensif 1.100 batang/ha untuk lahan seluas 1.248 ha.
Sedangkan pola intensif sebanyak 625 batang/ha untuk lahan seluas 6.175 ha dan pola agroforestri seluas 877 ha. Adapun pelaksana RHL tersebut melalui tender kontrak tahun jamak/multiyears mulai 2019 hingga 2021.
Lokakarya itu di antaranya diikuti Asosiasi Pengusaha Kehutanan Indonesia (APKINDO), para pakar bisnis, akademisi, pelaku bisnis kemiri, jengkol dan kopi, serta jajaran Dinas Kehutanan 13 kabupaten/kota serta provinsi. slm