Banjarmasin, BARITO – DEKLARASI Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh sejumlah intelektual publik, aktivis hingga jendral pensiunan TNI seperti Rocky Gerung, Din Syamsuddin, Said Didu, Jendral TNI (Purn) Gatot Nurmantio, MS Ka’ban dan ratusan deklarator lainnya juga diikuti berbagai daerah termasuk di Kalsel .
Deklarator KAMI Kalsel dikomando Muhammad Uhaib As’ad, Akhmad Husaini dan Muhammad Med dan dari kalangan aktivis serta advokat LSM lainnya.
Ahmad Husaini mengatakan KAMI hadir sebagai tanggung jawab moral untuk menyelematkan Indonesia, karena selama ini terkesan salah urus dan melenceng dari tujuan dasar bernegara.
“Penyelenggara negara dan tata kelola pemerintahan tidak boleh menyimpang apalagi bertentangan dengan pembukaan UUD 1945, sebagai dasar arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945,” ucap Husaini saat Deklarasi di Siring Km O Jalan Jendral Sudirman Banjarmasin, Selasa (18/8/2020) siang.
Sekjen KAMI Kalsel ini menegaskan pembangunan Indonesia dinilai gagal membebaskan bangsa dari ketergantungan pada utang luar negeri, investasi asing, dan produk impor, serta telah gagal menciptakan kesejahteraan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tolak ukur, sebut Husaini jumlah penduduk miskin dan rentan miskin tidak kurang dari 100 juta jiwa, terlebih Pandemi Covid-19 semakin memperdalam jurang kemiskinan.
Muhammad Med mengatakan Politik Indonesia saat ini dalam kondisi yang karut marut yang semakin sulit untuk diurai, politisikus tak lagi menjalankan amanah untuk menyejahterakan rakyat melalui kebijakan yang pro publik.
“Kebijakan penyelenggara negara tidak berkhidmat pada kepentingan rakyat, tetapi lebih condong pada kepentingan elit politik dan oligarki ekonomi,” tegasnya.
Muhammad menjelaskan partai politik dan lembaga persalinan rakyat lebih hadir sebagai sekutu rezim penguasa dan pengusaha, alih-alih sebagai lembaga yang mengawal kebijakan pemerintah agar tidak melenceng dari tujuan bernegara.
Senada, Presedium KAMI Kalsel Dr Muhammad Uhaib As’ad menyebut demokrasi saat ini hanya sebatas demokrasi prosedural yang mengabdi terhadap kepentingan oligarki ekonomi.
“Demokrasi Indonesia termasuk Kalsel selama ini ditandai oleh praktik politik uang, politik dinasti, dan praktik saling menyandera dan memeras yang melibatkan pusat kekuasaan negara,” ujar akademisi FISIP Uniska ini.
Imbasnya, kata Uhaib kekayaan alam hanya dinikmati oleh segelintir elit, rakyat hanya kebagian remah-remah roti.
“KAMI Kalsel mendesak pemerintah untuk menjalankan amanah UUD 1945, dan bersungguh-sungguh untuk menanggulangi Pandemi Covid-19, sebagai bentuk kehadiran pemerintah untuk menyelamatkan rakyat,” ujar doktor jebolan UB ini.
Dia menjelaskan penyelenggara negara harus menjalankan pemerintahan yang bersih dari praktek KKN dan bebas dari oligarki politik.
“Kami menuntut presiden dan kepala negara untuk bertanggung jawab sesuai sumpah dan janji jabatannya untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya demi menyelamatkan rakyat, bangsa dan negara Indonesia,” tutup Uhaib.
Penulis : Mercurius