Karlie Hanafi Prihatin Kabupaten Batola Darurat Kekerasan Anak

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr H Karlie Hanafi Kalianda, SH, MH menyatakan keprihatinannya untuk kabupaten Barito Kuala (Batola) yang berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak.

Pernyataan ini disampaikan Karlie Hanafi dalam perbincangan dengan wartawan di Banjarmasin, Selasa (23/07/2024).

Sebelumnya Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalsel ini telah menggelar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diimplementasikan ke Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalsel Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kantor Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Batola di Marabahan, Senin (22/7/2024).

Karlie Hanafi mengakui tren kekerasan terhadap anak semakin meningkat.

“Sudah seharusnya tindakan pencegahan harus lebih gencar lagi, salah satunya melalui sosialisasi dan sanksi hukum terhadap pelakunya,” ujar Karlie Hanafi.

Dia mengatakan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 17 ayat (1) Pemerintah Daerah berwenang membuat kebijakan dalam rangka penyelenggaraan sub urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Karlie Hanafi melanjutkan berkaitan dengan hal itu, sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang dilakukan ini antara lain bertujuan untuk memberikan informasi, penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang diimplementaskan ke Perda Provinsi Kalsel Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada para stakeholder atau pemangku kepentingan dan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat maupun subyek hukum yang terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat turut serta mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan/peraturan daerah.

Sosialisasi ini menghadirkan nara sumber utama Ir Subiyarnowo Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batola.

Pada kesempatan itu Subiyarnowo mengungkapkan kekerasan terhadap anak khususnya menyangkut kekerasan seksual di Batola memang sudah sangat memprihatikan dan sudah dalam kondisi darurat.

“Pada tahun 2024 ini sampai dengan minggu ketiga bulan Juli sudah terjadi 44 kasus kekerasan seksual terhadap anak dan yang terakhir terjadi pada Ahad (22/7/2024) lalu dengan tersangka seorang marbot atau kaum tempat ibadah dan korbannya anak masih dibawah umur,” ungkapnya.

Dia juga mengungkapkan tren peningkatkan kasus terlihat dari tahun 2020 terjadi 25 kasus, tahun 2021 ada 26 kasus, tahun 2022 meningkat tajam menjadi 50 kasus, tahun 2023 ada 56 kasus dan pada tahun 2024 hingga pertengan Juli  ini sudah mencapai lalu 44 kasus.

“Jumlah kasus yang saya beberkan ini adalah yang dilaporkan dan ditangani oleh UPTD PPA Kabupaten Barito Kuala, selain itu masih banyak kasus yang tidak terungkap atau terangkat karena tidak dilaporkan, karena malu atau dianggap sebagai aib,” jelas Subiyarnowo.

Dikatakan juga terjadinya paningkatan kasus karena akses untuk melaporkan kasus yang terjadi cukup gampang. Selain itu masyarakat khususnya yang terkait langsung dengan korban memiliki keberanian tidak malu untuk melaporkan kasus yang terjadi,” ungkapnya.

Ditambahkannya berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, diantaranya dengan melibatkan PKK, Dinas-dinas terkait termasuk BKKBN dan kantor agama.

Dia juga menjelaskan yang termasuk kekerasan terhadap anak itu bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, pelecehan dan kekerasan seksual, kekerasan ekonomi (penelantaran) serta perdagangan orang.

Kegiatan sosialisasi dihadiri Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura diwakili Kepala Bidang Sumber Daya Pertanian dan Holtikultura, Hj Helena Maya Dewi, SP beserta seluruh jajaran instansi ini yang dengan serius menyimak materi demi materi yang disampaikan oleh para narasumber.

 

Penulis/Editor/: Sophan Sopiandi

Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya

Related posts

12 Advokat Baru DePA-RI Diangkat, TM Lutfi Yazid : Kedepankan Layanan Bantuan Hukum untuk Masyarakat secara Sosial

15.074 Kotak Suara Pilkada Kalsel 2024 Mulai Didistribusikan ke Gudang Logistik

Sidang Praperadilan Politikus Demokrat Ditunda, Kuasa Hukum Kecewa Termohon tak Datang