Oleh: Mursidah *)
Pada tanggal 30 September 1965, terjadi tragedi yang dinamakan Gerakan 30 September (G30S). Pada hari itu, enam Jenderal dan 1 Kapten serta beberapa orang lainnya dibunuh oleh oknum-oknum yang digambarkan pemerintah sebagai upaya kudeta.
Pemerintah Orde Baru kemudian menetapkan 30 September sebagai Hari Peringatan Gerakan 30 September G30S dan tanggal 1 Oktober ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Dikutip dari Menguak Misteri Sejarah (2010) karya Asvi Warman Adam, penetapan Hari Kesaktian Pancasila dilakukan lewat Surat Keputusan Menteri/Panglima Angkatan Darat tertanggal 17 September 1966. Itu harus diperingati oleh Angkatan Darat. Menteri/Panglima AD yang juga Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) saat itu adalah Soeharto. Inilah orang yang nantinya mengambil-alih kekuasaan tertinggi dari Sukarno, menjadi Presiden RI ke-2 sekaligus mengakhiri riwayat Orde Lama dan menggantinya dengan rezim Orde Baru.
Pada 24 September 1966, seperti yang tertulis dalam Dokumen Terpilih Sekitar G30S/PKI (1997), Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian mengusulkan supaya peringatan Hari Kesaktian Pancasila juga dilakukan oleh seluruh jajaran Angkatan Bersenjata.
Soeharto, yang juga menjabat Menteri Utama Bidang Pertahanan dan Keamanan, lantas mengeluarkan surat keputusan tertanggal 29 September 1966 yang menetapkan bahwa Hari Kesaktian Pancasila diperingati oleh “seluruh slagorde (jajaran) Angkatan Bersenjata dengan mengikutsertakan massa rakyat.”
Staf Pusat Studi Pancasila UGM, Diasma Sandi Swandaru menuliskan bahwa sejak peristiwa itu, serangkaian peringatan dilakukan mulai dari pemasangan bendera setengah tiang, peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pembuatan Monumen Pancasila, dan pemberian gelar sebagai Pahlawan Revolusi terhadap korban gerakan itu.
Instansi pemerintah dan sekolah juga mewajibkan untuk melaksanakan upacara bendera. Pemerintah kala itu percaya bahwa cara-cara ini sejalan dengan perjuangan membela Pancasila.
hal tersebut adalah pertarungan ideologi Pancasila dengan komunisme Hingga akhirnya usaha komunisme untuk mengganti ideologi Pancasila mengalami kegagalan. Itu sebabnya pada tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.
Asvi Warman Adam dalam buku bertajuk “Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa” (2009) menuliskan, masyarakat sesungguhnya mempertanyakan apakah peristiwa 30 September 1965 relevan dikaitkan dengan kesaktian Pancasila? Gerakan 30 September, sebut Asvi, merupakan upaya perebutan kekuasaan dan tidak ada hubungannya dengan kehebatan Pancasila. Aksi kudeta itu sendiri gagal karena kecerobohan pelakunya dalam merancang strategi militer dan menerapkannya di lapangan.
Dosen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (UNAIR), Arya Wanda Wirayuda, S. Hum., M. A memiliki penjelasan munculnya dua hari peringatan tentang Pancasila. Perlu diketahui bahwa Hari Lahir Pancasila jatuh setiap 1 Juni. Sementara Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober.
Hari Kesaktian Pancasila diperingati karena ideologi Pancasila kembali dikuatkan oleh pemerintah pasca peristiwa G30S. Pada masa pemerintahan Soeharto, hari besar itu adalah legitimasi pemerintah mengembalikan Pancasila pada ideologi negara dan menolak paham selain Pancasila.
Sedangkan Hari Lahir Pancasila merupakan awal pembentukan ideologi negara oleh BPUPKI pada tahun 1945. Secara historis, dua hari peringatan tersebut cukup berbeda dan memiliki makna yang berbeda.
Hari Kesaktian Pancasila dapat dikatakan mitologisasi pemerintah untuk menguatkan Pancasila.
Munculnya Hari Kesaktian Pancasila juga untuk menguatkan ideologi negara sebagai landasan idiil. Peringatan ini juga membawa masyarakat untuk selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila.
Adanya pengamalan dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan sehari-hari untuk selalu dijunjung. Masyarakat perlu tahu keberagaman narasi sejarah tentang munculnya Hari Kesaktian Pancasila untuk menambah wawasan berdasarkan fakta sejarah. Mitologisasi yang digunakan pemerintah adalah contoh hegemoni yang dilakukan pemerintah tanpa melihat fakta sejarah.
Peran sejarawan sangat dibutuhkan dalam memberikan berbagai perspektif tulisan sejarah. Utamanya dalam peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang sebelumnya menguat karena peristiwa G30S. Masyarakat akan mengetahui cara pandang peringatan kesaktian Pancasila menurut pemerintah ataupun sejarawan. Hal tersebut bukan berarti membingungkan masyarakat, tetapi masyarakat perlu tahu fakta dan cara pandang memaknai sebuah peristiwa.
Kemudahan akses dalam mendapatkan informasi di era sekarang merupakan suatu kebebasan dalam menambah sebuah wawasan yang belum masyarakat dapatkan. Pemerintah dalam hal ini setidaknya mampu memfasilitasi keberagaman narasi sejarah tentang Hari Kesaktian Pancasila. (*)
*) Guru Sejarah SMAN 8 Banjarmasin