Kebijakan Fiskal dan Arti Bagi Masyarakat Kalsel

Oleh : W. Arie Prajoga W

BARITOPOST.CO.ID
Melambatnya perekonomian global berdampak terhadap perekonomian negara-negara berkembang, termasuk negeri kita. Ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat Pandemi Covid-19, disusul drama Rusia Ukraina.

Perekonomian regional Kalimantan Selatan-pun berpotensi akan terimbas juga oleh ketidakpastian ekonomi global yang eskalatif ini.

Untuk mengantisipasi hal ini, kebijakan fiskal sebagai instrumen utama disamping kebijakan moneter menghadirkan APBN untuk menjalankan fungsi stabilisasi dalam upaya penguatan ketahanan fiskal.

Dari kacamata pemulihan ekonomi, tampak tren pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan telah menuju kearah yang menggembirakan, didukung oleh penguatan sektor utama penyumbang PDRB seperti industri pengolahan,perdagangan, pertambangan, perkebunan, dan pertanian. Ekspor yang tumbuh tinggi menjadi pendorong aktivitas produksi regional.

Menguatnya aktivitas sektor riil juga tercermin pada kinerja pendapatan pajak, kita tahu bahwa kebijakan fiskal terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen pendapatan yang terdiri dari pajak dan bukan pajak, dan yang kedua adalah belanja pemerintah.

Sampai dengan akhir Oktober 2022, dorongan untuk pemulihan ekonomi di Kalimantan Selatan masih terus berlanjut, ditandai dengan indikator ekonomi yang terus membaik. Kinerja APBN regional menujukkan tren perbaikan, pendapatan di wilayah Kalimantan Selatan mengalami kenaikan 86,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2021, bahkan pendapatan sampai dengan Oktober 2022 telah melebih target yang ditetapkan.

Di sisi belanja, APBN juga ofensif dalam mengendalikan inflasi serta mengatasi dampak inflasi seperti menjaga daya beli masyarakat, mendorong pemulihan dalam mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan, serta penguatan produktivitas, pondasi ekonomi, dan fiskal nasional. Secara nyata optimalisasi belanja pemerintah diwujudkan dalam bentuk subsidi,kompensasi, perlindungan sosial, dan belanja prioritas berupa infrasutruktur, Kesehatan, serta Pendidikan.

Kinerja perekonomian Kalimantan Selatan sangat positif, pada triwulan III-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,59 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Neraca perdagangan meningkat, Inflasi cukup terkendali, bahkan tingkat kemiskinan menurun,
Melihat ekonomi di Kalimantan Selatan yang membaik serta APBN yang telah bekerja keras sebagai instrumen utama Pemerintah dalam mengatasi berbagai perkembangan ekonomi, maka implementasi kebijakan fiskal tersebut seyogyanya dapat disikapi dengan :

1. Optimalisasi realisasi belanja pemerintah, baik belanja pemerintah pusat maupun belanja pemerintah daerah. Gelontoran belanja inilah yang akan menjadi mesiu dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Masih terngiang di telinga kita Presiden Jokowi beberapa hari lalu mengungkapkan kekecewaannya dan memberikan teguran kepada seluruh pemda atas mandeknya danai APBD di bank.
2. Peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk pemerataan pembangunan yang tentunya akan dapat mengurangi kesenjangan dan ketimpangan antar Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan. Hal ini penting untuk menjaga momentum di masa sekarang dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek maupun panjang, terutama yang bersentuhan dengan manfaat bagi masyarakat.
3. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi antar instansi di lingkungan Pemda, serta antara Pemerintah Daerah dan Instansi Vertikal Pusat, terutama dalam konteks pengendalian inflasi dan penanganan dampak inflasi, serta menjaga tren pemulihan ekonomi dengan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Dengan sinergi seperti ini maka program kerjanya dapat fokus pada quick win kebutuhan masyarakat dan menghindari adanya duplikasi atau bahkan luput sama sekali dari perhatian para pihak.
4. Peningkatan industrialisasi dan pemanfaatan teknologi termasuk transformasi digital untuk menciptakan diversifikasi produk dan nilai tambah komoditas unggulan dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.
5. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan SDM yang berdaya saing untuk mendukung pengembangan tenaga kerja yang berfokus pada potensi serta penciptaan dan perluasan lapangan kerja.
6. Peningkatan leverage dunia usaha dengan fokus utama pemberdayaan UMKM. Sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi, dukungan penguatan terhadap UMKM, antara lain berupa fasilitasi akses pembiayaan, akses pasar, digitalisasi, serta ketersediaan bahan baku.
7. Mendorong investasi. Investasi daerah akan menumbuhkan iklim bisnis, semakin banyak investasi semakin banyak pula bisnis bermunculan yang secara jelas akan menambah lapangan kerja. Untuk mendorong investasi terdapat beberapa alternatif pembiayaan, antara lain oleh Special Mission Vehicle Kemenkeu dan skema KPBU .

Dengan upaya serta awareness seluruh insan Banua, diharapkan kebijakan fiskal akan dapat secara efektif, dan berkesinambungan menopang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga kesejahteraan bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

Artikel tersebut bersumber :

• 1. Herliany I.2021. Prosiding Seminar Stiami .Peran Kebijakan Fiskal dalam Mengatasi Resesi Ekonomi di Indonesia Fiskal. Jakarta: STIAMI.
• 2. Kanwil DJPb Prov. Kalsel. 2022. Laporan ALCo dan CPIN Regional Kalimantan Selatan periode November 2022. Banjarmasin: Kemenkeu RI.
• 3. Kanwil DJPb Prov. Kalsel. 2022. Kajian Fiskal Regional Kalimantan Selatan Triwulan. III 2022. Banjarmasin: Kemenkeu RI.
• 4. Wahyu Utomo, 2021. BKF Kemenkeu. Arsitektur Fiskal 2022 dan Pemulihan Ekonomi. Jakarta. Harian Bisnis Indonesia.