*Penolakan Kenaikan Harga BBM Bersubsidi Disampaikan ke Pusat
Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi, yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), saat pertengahan rapat salah satu undangan dalam RDP, yakni perwakilan transportasi online, ojek online (ojol) memilih walk-out atau meninggalkan ruangan rapat tersebut.
RDP dipimpin Ketua DPRD Provinsj Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel, anggota DPD RI, Habib Hamid Abdullah, instasi terkait, Pertamina, Hiswanamigas, Organda, LSM, HIPMI, transfortasi online, perwakilan mahasiswa dan tokoh masyarakat, Selasa (13/9/2022).
Sikap perwakilan transportasi online memilih walk-out dipicu kekecewaan mereka dalam RDP tersebut tak dibahas dampak dari kenaikan harga BBM Bersubsidi, yakni turut naiknya harga komoditas sembilan bahan pokok (sembako).
Perwakilan Ojol, Halim menuturkan, dengan naiknya harga BBM Bersubsidi sangat berdampak bagi para ojek online di daerah ini, sementara kami juga memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tapi berbarengan juga ada kenaikan harga komoditas sembilan bahan pokok (sembako).
Halim melanjutkan, persoalan yang kami hadapi ini rencananya akan disampaikan kepada perwakilan kita yang ada di DPR RI, ternyata di acara rapat ini tidak berhadir anggota DPR RI dari perwakilan Kalsel.
“Selain persoalan kenaikan harga BBM Bersubsidi, juga urusan perut harus diperhatikan, karena sebelum isu harga BBM itu naik malah harga sembako sudah duluan naik,” sentilnya.
Ditambahkannya, karena itu kami berharap kenaikan harga sembako ini juga turut dibahas tidak hanya membahas naiknya harga BBM Bersubsidi.
“Kami sebagai masyarakat kecil sangat merasakan dampak dari naiknya harga sembako di pasaran,” tukasnya.
Halim mencontohkan, komoditas Telor sebelum lebaran harganya Rp20 ribu perkg, tapi setelah lebaran jadi Rp25 ribu perkg, kemudian naik lagi jadi Rp30 ribu perkg sebelum naiknya harga BBM dan saat harga BBM naik, maka harga telur jadi Rp32 ribu perkg.
“Karena kami tidak mendapat jawaban itu, karena mereka asik membahas mafia migas, maka kami memilih meninggalkan rapat,” pungkasnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Drs H Birhasani, M.Si, yang diminta tanggapannya menyatakan, saat berlangsungnya RDP itu dari pihaknya tidak dimintai tanggapan atas keluhan yang disampaikan perwakilan transportasi online tersebut.
“Kami memang tidak diberi kesempatan untuk menjawab,” tukasnya.
Menurut Birhasani, dengan naiknya harga BBM Bersubsidi ini akan terasa dampaknya seminggu kedepan.
“Kalau sekarang memang ada harga-harga sembako itu bergejolak, tapi itu disebabkan terhambatnya distribusi dan gagalnya panen,” ujarnya.
Diungkapkannya, naiknya harga sembako saat ini tidak terpengaruh naiknya harga BBM Bersubsidi, tapi itu stok lama atau modal lama dari pedagang, sementara pihak distributor masih memperhitungkan berapa untuk kenaikan.
“Setelah habis modal lama, maka modal baru masuk, itu otomatis terodorong harga barangnya,” imbuhnya.
Untuk antisipasinya, ujar Birhasani, langkah pemerintah memberikan subsidi tunai dan lainnya, sedangkan kewenangan kita untuk jangka pendek, yakni menggelar pasar murah, tapi harus dibantu kabupaten dan kota.
“Pemerintah Provinsi Kalsel harus didukung oleh kabupaten dan kota, untuk sama-sama menggelar pasar murah dan kita sudah ada koordinasi,” terangnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK yang ditemui usai RDP menegaskan, pihaknya mendukung aspirasi dari elemen masyarakat di Kalsel yang menolak kenaikan harga BBM Bersubsidi.
“Kami juga meminta pemerintah meninjau ulang kenaikan harga BBM Bersubsidi, seperti yang disampaikan elemen masyarakat di seluruh daerah,” tuturnya.
Menurutnya, penolakan terhadap kenaikan harga BBM merupakan kesepakatan semua komisi di lembaga legislatif itu, baik Komisi I, II, III dan VI.
Diakuinya, keputusan berada di tangan pemerintah pusat dan pihaknya hanya berwenang untuk menggiring serta mengawal agar aspirasi tersebut sampai kepada pihak terkait di pusat.
Ditambahkannya, surat pernyataan sikap itu akan disampaikan langsung ke pemerintah pusat dan DPR RI pada Rabu (14/9), yang akan diserahkan oleh perwakilan Komisi III DPRD Kalsel.
Ketua Komisi III DPRD Kalsel, H Hasanuddin Murad menambahkan, di acara RDP ini ada dua poin penting, yakni keberadaan mafia minyak yang akan persulit masyarakat mendapatkan BBM dan penambahan kouta BBM.
“Yang akan dipermainkan oleh mafia itu adalah BBM subsidi, yang merupakan jatah masyarakat, sehingga distribusinya tidak tepat sasaran,” ujar Hasanuddin Murad.
Diakuinya, distribusi BBM dianggap sudah sesuai mekanisme, namun kenyataannya masih terjadi antrian panjang di sejumlah SPBU.
“Satgas ada, namun tidak jalan,” sentilnya.
Ia sarankan keberadaan satgas harus kembali diaktifkan untuk mengamankan distribusi BBM dan mengeliminir mafia BBM dan jika ada masalah dapat dicarikan solusinya, termasuk keterbatasan operasional satgas.
“Kalau memang terkendala dana, maka DPRD dan Pemprov Kalsel bisa menganggarkan dana untuk operasional satgas BBM,” katanya.
Sedangkan penambahan kuota BBM, menurutnya sulit direalisasikan jika hanya dari DPRD Kalsel, karena penambahan kuota BBM terus diajukan, namun tidak dapat direalisasikan, bahkan Komisi III DPRD Kalsel sudah bolak balik ke BPH Migas.
“Kita sudah bolak balik ke BPH Migas untuk menambah kuota BBM, namun tidak bisa direalisasikan,” ungkapnya.
Kendati demikan, Hasanuddin optimis bisa menambah kuota BBM, jika perjuangan tersebut dilakukan bersama anggota DPR RI asal Kalsel, terutama yang duduk di Komisi VII.
“Karena BPH Migas merupakan mitra kerja DPR RI, sehingga dengan argumen dan data akurat, tentu akan mudah menambah kuota BBM,” tandasnya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
1 comment