Teks Foto: Kakanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagian menandatangani Zona Integritas pada Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja di halaman Kanwil Kemenkumham Kalsel, Kamis (10/1).( foto: ist/brt).
Banjarmasin, BARITO
Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Ade Adyaksa dan Kepala Ombudsman R.I Perwakilan Kalsel, Noorhalis Majid, Kamis (10/01) pagi, menjadi saksi dan menandatangani Komitmen Bersama Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bersama Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalsel, Ferdinand Siagian.
Penandatanganan juga dilakukan bersama 19 Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyakatan dan Imigrasi Se-Kalsel dan Para Pimpinan Tinggi Pratama di halaman Kantor Wilayah.
Ada tujuh pernyataan dalam pakta integritas yang ditandatangani yaitu, berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kemudian bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas, memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan dan sesama pegawai dilingkungan kerja secara konsisten.Pakta integritas juga berisi bahwa para pihak akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kementerian Hukum dan HAM serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. Apabila melangggar hal-hal tersebut diatas, maka akan siap menghadapi konsekuensinya.
Menteri Hukum dan HAM R.I, Yasonna H LAOLY yang dibacakan langsung Kepala Kanwil Kemenkumham Kalsel, Ferdinand Siagian selaku pemimpin Apel menyampaikan bahwa sebagai ASN Kementerian Hukum dan HAM yang PASTI “Always The Best”
“Kita dukung siapapun yang nantinya menjadi Presiden Republik Indonesia, tetap netral, dan selalu menjadi penyejuk di tengah kondisi politik yang semakin memanas,” tegasnya
Dia juga meminta seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM untuk tetap fokus melaksanakan prioritas nasional, prioritas bidang, dan prioritas kementerian yang telah disepakati dan disetujui. Yakni yang menjadi tanggung jawab masing-masing program pada unit eselon I masing- masing.
“Saya harap acara ini bukan hanya bersifat seremonial saja, tetapi benar- benar dimaknai sebagai persiapan kita bekerja di tahun 2019. Jadikan momentum ini sebagai pondasi dasar bagi keberhasilan kita ditahun 2019,” lanjutnya
Selain itu, tegasnya, target kinerja yang telah disusun dan disepakati sebagai salah satu instrumen kerja harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Deklarasi janji kinerja yang sudah diucapkan adalah bentuk komitmen dalam melaksanakan target- target yang telah disepakati. “Demikian juga dengan pencanangan zona integritas dan penandatanganan pakta integritas adalah bagian dari ikhtiar kita mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM terus berintegritas dan bersih dari korupsi,” bacanya.
Pada Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 juga diserahkan secara simbolis Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2017 menjadi PNS penuh selain itu juga diserahkan pakaian seragam dinas.
Dalam penutup sambutan Menteri Hukum dan HAM Apel Komitmen Pelaksanaan Janji Kinerja Tahun 2019 mengucapkan jajarannya untuk selamat bekerja.
“Buatlah sesuatu yang membanggakan di
tahun 2019, tinggalkan legacy yang baik dan mempunyai manfaat bagi Kementerian Hukum dan HAM,” tegasnya.tya