Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyambut positif usulan penambahan dan pembenahan fasilitas halte Trans Banjarbakula, yang diusulkan oleh Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) saat melaksanakan audensi pada Kamis (12/12/2024).
Audensi tersebut dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt Mustaqimah, S.Farm, M.Si dan disambut oleh Kasubdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, DIT Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub RI, Astri Widiani.
Dikesempatan itu Mustaqimah mengungkapkan kedatangan pihaknya ke Kemenhub RI untuk membawa sejumlah aspirasi masyarakat Banua terkait angkutan umum masal perkotaan.
Mustaqimah melanjutkan penambahan dan pembenahan fasilitas halte Trans Banjarbakula sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kenyamanan dan keselamatan para pengguna transportasi tersebut di Banua.
Disebutkannya aspirasi yang mereka bawa ini muncul dari banyaknya keluhan masyarakat terkait kondisi halte yang dinilai masih kurang layak dan minim fasilitas pendukung.
“Tentu kita menginginkan halte yang representatif,” cetusnya.
Baik dari segi keamanan dan kenyamanan, imbuhnya, karena fasilitas halte itu untuk pengguna moda transportasi, sehingga itu perlu diperhatikan.
“Beberapa perlu pembenahan, beberapa lagi perlu dibangunkan halte, karena banyak halte yang hanya ada penanda haltenya saja, tanpa ada bangunan apa-apa selain itu,” ungkapnya.
Adanya usulan dari Komisi III DPRD Provinsi Kalsel ini ternyata disambut positif pihak Kemenhub RI.
Pasalnya, pihak kementerian juga telah melakukan survei ke Kalsel.
Hal ini disampaikan Kasubdit Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda, DIT Prasarana Transportasi Jalan Kemenhub RI, Astri Widiani.
Astri Widiani menuturkan survei tersebut dalam rangka meninjau langsung sejumlah halte untuk melakukan kajian kelayakan pembangunan fasilitas pendukung integrasi moda di Kota Banjarmasin sebagai dukungan angkutan umum massal perkotaan dalam hal ini Trans Banjarbakula.
Dari hasil audensi tersebut diketahui total ada 15 titik halte yang akan dipugar atau dibuat disepanjang rute masing-masing koridor yang sudah ada.
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Mustaqimah mengungkapkan info dari Kemenhub RI bahwa kemungkinan pembangunan fasilitas ini dimasukkan ke pagu anggaran 2026, sepanjang aset dan lahan sudah disediakan oleh pemerintah kota/kabupaten dan kesediaan perawatan oleh pemerintah provinsi.
“Setelah ini kita akan melakukan rapat lanjutan, kita akan mengundang pihak-pihak terkait, baik itu dari balai atau stakeholder lainnya. Kita berharap secepatnya direalisasikan, karena akan ada penambahan armada di tahun 2025 mendatang,” pungkasnya.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya