Kenaikan Harga BBM Ibarat Buah Simalakama, Rakyat Rasakan Dampaknya, Sementara Subsidi tak Tepat Sasaran

Banjarmasin, BARITO – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 3 September 2022, yakni Pertalite dari Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter, Solar Subsidi dari Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter dan Pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter oleh pemerintah pusat, kini terus tuai penolakan dari berbagai elemen masyarakat, namun ibarat pepatah seperti buah simalakama, karena dampaknya dirasakan rakyat, tapi disisi lain subsidi dari pemerintah juga tidak tepat sasaran.

Salah satunya yang turut menyoroti kebijakan tidak populer itu datang dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), DR (HC) H Supian HK, SH, MH dan Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Gusti Abidinsyah.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK kepada wartawan di Banjarmasin mengatakan, kenaikan harga BBM ini ibarat buah simalakama, karena kenaikan harga itu memang memberikan dampak kepada masyarakat.

“Selain menimbulkan dampak ke masyarakat, untuk subsidi BBM selama ini juga masih belum tepat sasaran,” kata Supian HK, Senin (5/9/2022).

Karena itu, ia menyarankan sebaiknya subsidi BBM itu dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin, daripada subsidi tersebut dinikmati masyarakat mampu.

“Harga BBM lebih baik ditingkatkan, tapi subsidinya dialihkan untuk bantuan masyarakat miskin,” sarannya.

Disinggung rencana aksi demonstrasi tolak kenaikan harga BBM ke Kantor DPRD Kalsel. Disikapi bijak oleh Supian HK, pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat, sekaligus menyampaikan kepada yang berwenang.

“Kita di DPRD Kalsel siap menerima aksi demontrasi mahasiswa besok (Selasa, red),” ujar Supian HK.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, H Gusti Abidinsyah tegas menyatakan kenaikan harga BBM itu kebijakan yang tidak populer.

“Kelihatannya kebijakan ini tidak populer, karena banyaknya aksi penolakan dari berbagai pihak,” kata Gusti Abidinsyah.

Abidinsyah menyarankan agar kebijakan kenaikan harga BBM tersebut bisa ditangguhkan atau direvisi hingga kondisi perekonomian masyarakat membaik.

“Tidak tepat saat ini harga BBM mengalami kenaikan,” sentilnya.

Mantan birokrat ini juga menyoroti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan lainnya sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, yang menurutnya bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran sehingga dikeluhkan masyarakat.

“Agar bantuan ke masyarakat itu tepat sasaran, maka data rumah tangga miskin harus selalu diupdate,” pungkasnya.

Penulis/Editor : Sophan Sopiandi