Banjarmasin, BARITO – Walaupun masih menunggu hasil audit BPKP Prooinsi Kalsel, namun penyidik di Kejati nampaknya sudah dapat mengira-ngira kerugian yang ditimbulkan akibat proyek pemasangam pipa di Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Banjar.
“Kalau dari perkiraan kita akibat pemasangan pipa tersebut ada kerugian keuangan negaa sekitar Rp2,5 miliar dari nilai pagu sebesar Rp9 miliar,” ujar Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kalsel Munaji, Senin (7/1).
Munaji juga menandaskan dibandingkan kasus lainnya seperi kapal, KPU, dan jembatan mandastana, kasus pipa ini yang akan segera diselesaikan.
“Dari hasil penyidikan kasus ini cukuo terang benderang. Dan sebenarnya kita sudah bisa menetaokan tersangka,” ujarnya.
Lalu kenapa tersangka belum diumumkan? Munaji mengaku masih menunggu audit BPKP. “Kita sudah minta agar BPKP mempercepat audit, supaya kita bisa mencocokkannya dengan perhitungan kita, dan bisa segera mengumumkan tersangkanya,” bebernya.
Sedikit mengungkapkan, Munaji menyebut kemungkinan ada tiga orang tersangka.
Diketahui, pemasangan pipa yang dilakukan Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Banjar tahun 2016 – 2017 diduga ada ketidakberesan.
Hal itu membuat penyidik Kejati Kalsel turun melakukan penyidikan. Hasil sementara diduga pipa tidak terpasang namun tetap dilakukan pembayaran
“Fakta yuridis kita menemukan adanya pipa yang tidak dipasang, padahal sudah dilakukan pembayaran. Selain itu pekerjaan juga banyak yang tidak sesuai spek.”ucap Munaji.
Pemasangan pipa yang dilakukan Dinas Pemukiman dan Perumahan di Kabupaten Banjar dikerjakan beberapa perusahaan dengan anggaran dana dari APBD Kabupaten Banjar sekitar Rp9 miliar lebih.
Ada sekitar 2600 unit rumah yang dilakukan penyambungan pipa. Dengan pekerjaan 46 paket, dan untuk satu paket terdiri 60 unit.
Pekerjaan sendiri dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung (PL) karena angggaran satu paket pekerjaan dibawah Ro200 juta.rif/mr’s