SOSIALISASI GENDER-Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Drs Taufiq Sugiono, MH membuka Sosialisasi Kesetaraan Gender pada Bidang Politik dan Jabatan Publik bersama para pemateri.(foto : sophan-brt)
Banjarmasin, BARITO-Keterwakilan politisi perempuan yang duduk di kursi legislatif di Kalimantan Selatan, baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota masih belum banyak. Hal ini menandakan kesetaraan gender di banua ini dinilai masih cukup rendah. Padahal UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) mewajibkan partai politik memenuhi kouta 30 persen keterwakilan perempuan.
Hal ini diungkapkan politisi Partai Golkar Kalsel Hj Syariah Santiansyah, SH salah satu narasumber dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender pada Bidang Politik dan Jabatan Publik di Aria Barito Hotel Banjarmasin, Senin (20/8) di Banjarmasin.
Menurut Syarifah Santiansyah, perempuan itu sebenarnya mampu bersaing turut berdampingan dengan laki-laki dalam panggung politik.
“Perempuan itu mempunyai peranan penting di dalam lingkungan,” tutur anggota Komisi IV DPRD Kalsel ini.
Srikandi Golkar yang karib disapa Andi Neni mengungkapkan, jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, kendati UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengharuskan partai politik setidaknya 30 persen keterwakilan politisi perempuan dan sudah ada sejak 2004 yang diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2003. Namun sayangnya hingga saat ini rasio antara legislator perempuan dan laki-laki yang duduk di parlemen belum sesuai yang diharapkan.
Andi Neni pada Pemilu 2019 mendatang maju ke DPR RI menambahkan, perempuan harus menumbuhkan semangat dan motivasi dirinya “bahwa kita mampu, ditambah adanya dukungan dari keluarga”.
Senada Kepala Badan Kesbangpol Kalsel Drs Taufiq Sugiono, MH yang membuka kegiatan tersebut mengungkapkan, sosialisasi kesetaraan gender ini salah satu upaya untuk menciptakan situasi politik yang kondusif.
“Tahun ini bertepatan tahun politik atau konsolidasi demokrasi,” tambahnya.
Taufiq Sugiono tidak menampik dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah, kaum perempuan masih cenderung tidak dianggap sebagai lawan yang serius. Karena itu persepsi seperti ini diharapkan dapat dihilangkan, tentunya dengan peningkatan kualitas para politisi perempuan, khususnya yang akan maju sebagai calon legislatif atau kepala daerah.
Sosialisasi Kesetaraan Gender pada Bidang Politik dan Jabatan Publik yang digelar Badan Kesbangpol Kalsel ini menghadirkan tiga narasumber, yakni Cahyo Ariawan Kasubdit Pendidikan Etika dan Budaya Politik Direktorat Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri dengan materi “Kesetaraan Gender pada Bidang Politik dan Jabatan Publik”. Hj Syarifah Santiansyah, SH anggota Komisi IV DPRD Kalsel dengan materi “Pengembangan Peran Perempuan pada Lembaga Legislatif” dan Dr Andi Tenri Sompa akademisi dari FISIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan materi “Strategi Penguatan Peran Gender di Kalsel”.sop