Ketidakadilan Pembagian Kouta Biosolar Subsidi, ALFI/ILFA Kalsel Surati Pemerintah

Banjarmasin, BARITO – Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) / Indonesian Logistics & Forwarders Association (ILFA) Kalimantan Selatan dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (APTRINDO) Kalsel menolak keputusan yang diambil pemerintah.

Pertama, hasil rapat 30 Maret 2022 di ruang Wakil Walikota Banjarmasin, yang mana ALFI/ILFA disodorkan 200 truk perhari pengisian Biosolar Subsidi dengan SPBU AKR. Sedang asosiasi lain disodorkan untuk SPBU 06 dan SPBU 07 dengan 150 truk perhari. “Kami menilai adanya ketidakadilan dalam pembagian memperoleh Biosolar Subsidi yang diputuskan pemerintah,” ujar Ketua ALFI/ILFA Kalsel Saut Nathan Samosir didampingi Humas ALFI/ILFA Kalsel H Djumadri Masrun dalam keterangannya di Banjarmasin, Rabu (26/4/2022).

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Ia pun mengusulkan jika dibagi dengan 3 asosiasi, maka SPBU 06 diserahkan asosiasi lain, dan SPBU 07 ALFI dan Aptrindo, SPBU 015 juga diserahkan ke asosiasi lain, lalu SPBU AKR (PT Arthakencana Rayatama)  diserahkan ke jalur khusus ALFI dan Aptrindo. “Nah, ini yang kami permasalahkan, dan hasil rapat di ruang Dishub Kota Banjarmasin sudah kita batalkan, kemudian dilanjutkan diskusi dengan beberapa petinggi pemerintah, termasuk Dishub dan Kasat Intel Polresta Banjarmasin. Ya, agar diberikan keadilan untuk jalur khusus pendistribusian Biosolar Subsidi untuk kelancaran logistik dari pelabuhan, kita telah menyurati pemerintah,” tambahnya.

Anehnya, sambung owner Lintas Jawa Sumartera ini,  ternyata secara tiba-tiba ada keluar notulen rapat 12 April 2022 yang tidak dihadiri asosiasi, namun hanya unsur pemerintah. “Di sana dihasilkan sesuai hasil rapat pada 30 Maret 2022. Ya cuma ditambah SPBU 015 untuk ALFI/ILFA. Nah ini yang menjadi keberatan kami kepada Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pertamina,” paparnya.

Padahal, sebutnya, Ia telah menjelaskan sejelas mungkin, bagaiman menghitung kouta Biosolar Subsidi. “Kita dikasih 200 truk perhari dengan kouta SPBU AKR 8.000 liter. Sedang asosiasi lain 150 truk perhari dengan 2 SPBU 58 ribu liter. Ini yang menjadi protes kami karena tidak adil pembangian Biosolar Subsidi dari pemerintah dan mereka yang memberi solusi ini. Melalui Kepala Pertamina, Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Kepala Polresta Banjarmasin, Kabag Hukum, Kepala Satpol PP, Kepala Dishub kami meminta keadilan dengan surat yang kami layangkan. Sebab mereka lah yang memutuskan pembagian kouta Biosolar Subsidi ini. Jadi bukan asosiasi yang memutuskan pembagian kouta Biosolar Subsidi ini,” tandas anggota DPRD Kota Banjarmasin ini.

Isi surat tersebut, jelasnya, mencantumkan keberatan hasil rapat 12 April 2022 yang dianggap illegal, karena rapat 30 Maret 2022 sudah dibatalkan oleh ALFI/ILFA dan Aptrindo pada 2 April 2022. “Jadi kalau itu masih diberlakukan maka sama saja mereka memaksakan kehendak. “Kami tidak habis pikir ALFI dan Aptrindo diberi kouta hanya 8.000 liter. Semoga pemerintah mendengarkan keluhan kami ini, sebab untuk kelancaran logistrik menjelang lebaran dari pelabuhan,” ucapnya.

Ia pun berharap ALFI/ILFA bisa lebih banyak mendapatkan jatah Biosolar Subsidi, demi kelancaran distribusi logistik, yang imbasnya juga akan dirasakan masyarakat. “Masalah ini sangat mengganggu kami dalam pendistribusian barang, yang berdampak ke masyarakat,” imbuhnya.

Sementara itu, Djumadri Masrun meminta pemerintah bersikap adil dalam pemberian kouta Biosolar Subsidi kepada ALFI/ILFA. “ALFI/ILFA sudah menyurati pemerintah, dan kami memberikan solusi yang diusulkan ke pemerinta. Semoga pemerintah mendengar aspirasi kami,” tutupnya.

Penulis : Afdi