Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan studi komparasi terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Jumat (28/10/2022).
Dikesempatan itu, Komisi I DPRD Provinsi Kalsel membidangi pemerintahan dan hukum, yang melaksanakan studi komparasi didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Hj Mariana, mengapresiasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelesaikan hasil pemeriksaan dari Itjen Kemendagri.
Baca Juga: Polda Kalsel dan Pengurus Masjid Muhammadiyah Istiqamah Kandangan Cegah Penyebaran Paham Radikalisme
Apresiasi itu disampaikan Ketua Komisi I, Hj Rachmah Norlias.
“Apresiasi kami dari Komisi I DPRD Provinsi Kalsel ke Inspektorat Provinsi Kalsel, dimana tindak lanjut hasil pemeriksaan dari Itjen Kemendagri itu sudah selesai 100 persen,” ungkap Rachmah Norlias.
Selain memberikan apresiasi ke Inspektorat Kalsel, lanjutnya, Komisi I juga memperhatikan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), karena masih banyak yang belum ditindak lanjuti, terutama ditingkat kabupaten dan kota.
Ditambahkannya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, Komisi I akan melakukan kunjungan kerja ke kabupaten dan kota untuk menggali informasi permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi.
Lanjutnya, kita akan melakukan kunjungan ke kabupaten dan kota, kita ingin mengetahui apa permasalahan yang didapatkan, sehingga banyak sekali tindak lanjut hasil pemeriksaan yang belum dituntaskan.
Baca Juga: Berbekal Juara PBB Cup, Munthe FC Siap Bersaing di Festival Futsal Nasional Paman Birin
“Seperti di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) sudah 100 persen, tapi ada beberapa kabupaten dan kota yang masih banyak belum diselesaikan, terutama untuk setoran kas negara dan administrasinya yang belum dipenuhi,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementrian Dalam Negeri, Maharina Desimaria, MAP, MA, CRGP, CFrA mengapresiasi Provinsi Kalsel atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.
“Tentu atas perolehan WTP ini bisa menjadi role model untuk provinsi yang lain,” harapnya.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi