Pelaihari, BARITOPOST.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melakukan monitoring atau pemantauan lalu lintas ternak dan pengendalian penyakit hewan di Banua.
Untuk monitoring itu, salah satunya mengunjungi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnak Keswan) Kabupaten Tanah Laut (Tala), Jumat (15/9/2023).
Dipilihnya Disnak Keswan Kabupaten Tala di Pelaihari, karena Kabupaten Tala merupakan lumbung ternak Kalsel, terutama sapi potong.
Disela pertemuan, Kepala Disnak Keswan Kabupaten Tala, Iwan Persada mengatakan saat ini memang terdapat beberapa masalah terkait ternak dan kesehatan hewan di Tala.
“Akhir-akhir ini terjadi fluktuasi harga sapi juga,” ujar Iwan.
Lanjutnya, pihaknya juga bingung kenapa sapi luar, seperti dari Madura, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu lebih murah harga kilo hidupnya daripada sapi kita. Kemudian terkait lalu lintas hewan, imbuhnya, pintu masuknya bukan hanya pelabuhan, tapi sepanjang pantai kita itu rawan masuk ternak dari luar, padahal kita tahu lalu lintas hewan antar daerah ini merupakan pintu masuk penyakit.
“Yang masuk tidak lewat pelabuhan itu belum tentu lulus persyaratan ternak untuk masuk ke Kalsel,” tukasnya.
Iwan juga menyebutkan stok vaksin Penyakit Mulut Kuku (PMK) bagi sapi saat ini cukup tersedia, lebih dari 27.000 dosis, dengan empat jenis vaksin dan sudah dilaksanakan sekitar 3.000 vaksin.
Hanya saja, ujar Iwan, PMK ini penularannya memang sangat cepat namun tak mematikan, yang lebih berbahaya justru penyakit jembrana yang bersifat menular pada sapi Bali yang banyak dibudiyakan di Tala.
“Tingkat penularan mencapai 10-70 persen dengan tingkat kematian 10-50 persen, dengan harga vaksin yang cukup mahal, yakni Rp1,7 juta untuk 50 ekor sapi,” sebutnya.
Baca Juga: Pansus IV DPRD Kalsel Konsultasi dan Serahkan Rancangan Perubahan Tatib ke Kemendagri
Menanggapi itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo mengatakan pihaknya di Rumah Banjar akan memperjuangkan bantuan-bantuan untuk mengatasi permasalahan ternak dan kesehatan hewan di Kalsel, khususnya di Kabupaten Tala dan segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
“Harga sapi di Tala ini lebih mahal dibandingkan sapi dari NTB dan Madura. Harga sapi dari NTB murah wajar, karena padang penggembalaan luas. Kalau Madura kan daerahnya tandus, tapi harga sapinya bisa relatif lebih murah daripada Kalsel, ini yang harus kita cari solusinya bersama apa yang menjadi kendala di Kalsel,” ujarnya.
Ditambahkannya kedepannya DPRD Provinsi Kalsel akan menindaklanjuti pelaksanaan program Sistem Integrasi Sapi Kelapa Sawit berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma (Siska Kuintip) yang merupakan program Provinsi Kalsel untuk percepatan swasembada sapi potong dan mendukung swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional dan koordinasi dengan stakeholder terkait pun diintensifkan guna memperlancar pelaksanaan program tersebut.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya