Pelaihari, BARITO – Alat Kelengkapan Dewan (AKD) telah terbentuk, kini komisi-komisi I, II, III mulai melakukan pendekatan dengan mitra kerja yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam AKD yang telah di bentuk yakni fraksi murni dan gabungan, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapanperda), dan Badan Kehormatan (BK).
Fraksi murni yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, Nasdem, PAN dan PKB, sementara fraksi gabungan yakni PKS dan Hanura, dan Demokrat dan PPP yang bernama fraksi Pembangunan Demokrat. Komisi I diketuai Drs.H.Abdullah,MM dari Gerindra, Komisi II diketuai Edy Porwanto,SE dari Nasdem, dan ketua komisi III adalah H.Arkani,Spd,Msi dari Demokrat.
Untuk Bapamperda diketua M Yusuf.AR SE dari PDIP, dan ketua BK sendiri yakni Pramesti Podo,SPi dari PKS. Lantas apa-apa saja yang bakal dilakukan komisi-komisi tersebut.
Ketua komisi III H.Arkani, Sabtu (12/10) mengatakan, langkah selanjutnya membuat program kerja dan rapat komisi III tersendiri serta melakukan rapat-rapat dengan mitra kerja komisi untuk menyerap aspirasi dan menyamakan persepsi, khususnya terhadap rencana kerja mitra kerja untuk tahun 2020 yang sudah tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
“Saat sekarang sudah jadi RAPBD yang akan di sampaikan hari ini Senin (14/10), sehingga akhir minggu ke 3 di bulan Oktober dilakukan pembahasannya. Yang jelas tetap mengawasi program pinjaman untuk UKM atau program bupati Tala tentang pinjaman dengan bunga 0 persen, agar sesuai regulasi,” jelasnya.
Ketua Komisi I Drs H Abdullah,MM mengutarakan, bidang komisi 1 yakni hukum, pemerintahan dan sumber daya alam, selanjutnya anggota komisi 1 merapatkan dan menyusun langkah dan program kerja. Mitra kerja bidang pemerintahan, politik, dan hukum, maka ada 20 SKPD sebagai mitra kerja.
“Sesuai dengan bidang kerja, maka langkah menyerap aspirasi pada SKPD, sejauh mana melaksanakan urusan wajib yang telah di serahkan pemerintah daerah, selanjutnya koordinasi dengan mitra kerja. Komisi bisa memberikan koreksi dan masukan ke mitra kerja, serta memberikan sumbangsih pemikiran, jika ada kekurangan dan bisa memberikan masukan,”papar Abdullah.
Di komisi II pada bidang ekonomi dan kesejehteraan rakyat. Di utarakan ketua komisi 2 Edy Porwanto, apa yang sekiranya menjadi hambatan-hambatan bagi mitra kerja, maka komisi 2 siap untuk memback up. Secara umum melakukan pendampingan pada program yang menjadi skala prioritas mitra kerja dalam hal ini SKPD.
“Di internal komisi menyusun bersama program kerja komisi, menginventarisir permasalahan mitra kerja, agar dalam perjalanan komisi saling sinergi dengan mitra kerja, dan berharap komisi merupakan bagian dari solusi atas permasalahan di SKPD sebagai salah satu fungsinya DPRD adalah pengawasan,”tutup Edy.
baz