Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin Bambang Gunawan bersama salah satu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Zulnasri usai pembukaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Banjarbaru. (foto slm/brt)
Banjarbaru, BARITO – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin mengupayakan sedikit mungkin kecelakaan di laut, sungai maupun danau. Tujuan itu antara lain dilakukan dengan membekali pengetahuan dan keahlian masyarakat yang berprofesi sebagai juru mudi atau terkait lainnya.
Pemberdayaan masyarakat ini dilakukan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provnsi Kalimantan Seklatan (Kalsel) dan institusi terkait seperti Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta yang dilakukan pada 1 – 4 Nopember 2018 di Asrama Haji Embarkasi Banjarmasin di Banjarbaru.
Kepala KSOP Kelas I Banjarmasin, Bambang Gunawan mengatakan, kegiatan kali ini melibatlan 475 masyarakat yang rata-rata berprofesi sebagsai juru mudi kapal tersebar di sejumlah daerah seperti Kabupaten Kotabaru, Batulicin, Tanahlaut, dan Kota Banjarmasin.
“melalui kegiatan ini harapan saya, mereka sudah dibekali dengan pengetahuan, mampu memadamkan api saat kebakaran kapal, meningalkan kapal dengam baik, mengendalilan kapal dalam situasi apaun. Kita ingin zero incident,” ujarnya usai pembukaan acara.
Bambang berharap peserta menyimak dan memahami betul-betul semua materi yang diberikan para narasumber yang senagaja diundang sesuai keahliannya untuk bertukar pengalaman dan berbagai pengetahuan.
Sebelumnya KSOP menggelar acara yang sama untuk masyarakat,bekerjasama dengan Politeknik Pelayaran Surabaya, bagi 314 juru mudi kapal tradisional dan nelayan dari sejumlah kabupaten/kota se Kalsel.
“Kita akan berikan sebanyak-banyaknya. Kalau masih banyak yang belum diberi pelatihan ini, akan kita usulkan lagi,” ujarnya di sela-sela acara yang dihadiri salah satu dosen STIP Jakarta, Zulnasri.
Dikatakan Bambang, pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan instruksi dari Kementerian Perhubungan kepada seluruh UPP/UPT Ditjen Perhubungan Laut di Indonesia untuk wajib memberikan pelatihan dan menginformasikan terkait aspek keselamatan pelayaran.
“Pelatihan dan sertifikasi sebagai upaya Pemerintah dalam rangka meminimalisasi terjadinya kecelakaan laut atau pelayaran termasuk danau dan sungai yang dalam beberapa waktu terakhir sering terjadi,” terangnya.
Diklat Program Pemberdayaan Masyarakat yang berlangsung dua kali itu merupakan salah satu upaya Pemerintah membekali sumber daya manusia dengan pelatihan dan sertifikasi para jurumudi dan nelayan terkait keselamatan berlayar.
Bambang juga mengingatkan, nantinya seluruh kapal dan pelaut/jurumudi yang berlayar di perairan Indonesia wajib memiliki sertifikat untuk mengurangi tingkat kecelakaan di laut, danau, serta sungai. slm