Banjarmasin, BARITO – Dengan tujuan kerjasama tata perdata dan tata negara untuk menyelamatkan aset, PT Pegadaian (persero) area Banjarmasin, Kamis (8/7) melakukan penandatangan MoU kerjasama dengan Kejari Banjarmasin.
Penandatangan Mou dilakukan di ruang kerja Kajari Banjarmasin dan langsung dihadiri Kepala Deputi Pegadaian Area Kalselteng Ferdi.
Dalam kesempatan kepada wartawan, Ferdi mengatakan bahwa penandatanganan MoU kerjasama dengan kejaksaan negeri Banjarmasin merupakan kerjasama lanjutan.
Dengan tujuan pendampingan hukum, dalam hal ini adanya tunggakan atau kredit macet yang belum bisa di tagih.
“Kerjasama dilakukan mulai hari ini, dengan harapan kerjasama berjalan terus, karena pegadaian melayani masyarakat berbagai macam tipikal, ada yang lancar, ada pula yang nunggak. Kesulitannya pada yang nunggak untuk melakukan penagihan. Karenanya supaya tidak terbentur kita minta kejaksaan membantu pendampingan hukum,” kata Fendi.
Sementara Kajari Banjarmasin Tjakra Suyana Eka Putra SH MH mengatakan dari Januari 2021 ini Kejari Banjarmasin telah menerima banyak kerjasama dari berbagai pihak. Dari kerjasama tersebut, pihaknya ujar Tjakra sudah ada menerima Surat Kuasa Khusus (SKK) yakni dari Badan Keuangan Daerah (Bakueda) Kota Banjarmasin berupa tagihan tunggakan PBB.
“Ada satu sudah yang kita terima SKKnya. Dan sekarang masih kita lakukan penagihan,” kata Tjakra.
Ditambahkan Kasi Datun Kejari Banjarmasin Ganda SH MH, SKK yang diterima dari Bakueda Kota Banjarmasin sebanyak 17 SKK atau wajib pajak.
Dengan total tagihan sebesar kurang lebih Rp1,1 miliar.
“Dari 17 SKK, 6 diantaranya setelah disurati langsung melakukan pembayaran,” jelasnya.
Sementara sisanya tambah Ganda, berkometmen akan segera membayar dan sudah membuat surat pernyataan yang dibuat mereka sendiri.
Penulis: Filarianti Editor : Mercurius