Banjarmasin, BARITO – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) GP Anshor Kalimantan Selatan mendukung sikap kritis masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mendesak Bupati agar secepatnya menyelesaikan polemik pengisian jabatan Wakil Bupati setempat.
Hal ini ditegaskan perwakilan LBH GP Ansor Kalsel, Syaban Husin Mubarak melalui rilis berita, Selasa (16/7), menanggapi pertemuan Bupati, DPRD dan perwakilan ormas/LSM dan tokoh masyarakat HST kemarin.
“Kita mendukung sikap kritis masyarakat HST yang mendesak penyelesaian polemik jabatan wakil bupati ini. Bahkan kami juga ditunjuk sebagai kuasa hukum masyarakat untuk melaporkan Bupati ke Polda Kalsel beberapa waktu lalu,” ujarnya.
Menurut Syaban tidak mungkin masyarakat melaporkan bupati ke Polda Kalsel jika tidak ada dugaan pelanggaran hukum. Bupati dinilai telah melakukan pelanggaran hukum dengan menunda-nunda proses pengisian jabatan Wakil Bupati bahkan cenderung menghalangi dan/atau menghilangkan hak salah satu calon. “Justru apabila tindakan bupati tersebut dibiarkan atau warga masyarakat diam maka hal ini berarti membiarkan bupati bertindak sewenang-wenang,” ungkapnya.
ril/slm