Lewat Daring, Ingatkan Operasi Pasar Harus Tepat Sasaran

Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI,  Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk dalam melakukan intervensi pengendalian inflasi secara tepat sasaran.

Hal itu diungkapkan mendagri saat memimpin Rakor Pengendalian Inflasi Daerah dengan peserta dari pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual dalam jaringan (daring).

Pemprov Kalsel, dalam hal ini Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor mengikuti rakor tersebut diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Syaiful Azhari di Command Center, Banjarbaru, Selasa (24/1/2023) pagi.

Mendagri mencontohkan, intervensi pemerintah daerah misalnya operasi pasar. Operasi pasar menurutnya harus berfokus pada komoditi yang mengalami kenaikan harga.

“Operasi pasar harus fokus pada komoditi yang sedang naik harganya. Jangan sampai pada saat produk melimpah dilaksanakan operasi pasar, maka itu nanti petani yang kasihan. Kita juga meminta dukungan dari pemda untuk memantau harga secara konsisten setiap hari, dan mengantisipasi kemungkinan kenaikan demand atau permintaan menuju bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri,” ujarnya.

BACA JUGA: 40 Gedung Terindikasi Miring di Kabupaten Banjar

Lebih lanjut Tito menyampaikan, bahwa usaha pengendalian inflasi memberikan dampak yang luar biasa di tahun 2022.

Sebab itu, mendagri berpesan agar di tahun ini pemda dapat aktif bergerak melakukan intervensi untuk mengendalikan inflasi.

“Kehadiran Presiden pada Rakornas Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi pada 17 Januari kemarin harusnya membuat semua bergerak menjadi lebih cepat dan keras lagi dalam mengendalikan inflasi,” ujar Tito.

Menurut data yang dipaparkan oleh Tito, angka inflasi Indonesia berada di angka 5,51 dan menempatkan Indonesia di peringkat 145 dari 186 negara.

BACA JUGA: Gerakan Bersih Kolong Rumah, DLH Targetkan 100.000 Rumah

Meski peringkat inflasi Indonesia terbilang berada di tengah dan tidak terlalu tinggi, Tito mengatakan bahwa angka ini harus ditekan lagi.

“Sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat sidang paripurna, target untuk angka inflasi adalah 3 persen di tahun ini. Jadi kita harus bekerja lebih keras lagi, dan jangan berpuas diri meskipun banyak negara lain yang angka inflasinya masih lebih tinggi dari pada kita,” tandasnya.

Tito mengatakan bahwa intervensi dari pemerintah daerah dalam seminggu terakhir di Januari 2023 cenderung menurun. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti masa liburan Natal dan tahun baru (Nataru) serta berakhirnya tahun anggaran 2022.

Lebih jauh dipaparkan , upaya konkrit yang harus dilakukan pemda sebagai bentuk intervensi dalam penanganan inflasi daerah adalah, melaksanakan pasar murah, sidak ke pasar dan distributor, kerja sama dengan penghasil komoditi, gerakan menanam, merealisasikan BTT dan dukungan transportasi dari APBD.

Dari hasil paparan sejumlah kementerian/lembaga, sejumlah komoditas yang menjadi penyumbang inflasi hingga minggu kedua Januari 2023 adalah bawang merah, cabai merah dan rawit, beras dan minyak goreng.

BACA JUGA: Mantan Ketua KONI Banjarmasin Serahkan Diri

Untuk komoditi pertanian sendiri, inflasi terjadi karena dipengaruhi oleh cuaca dan belum tibanya musim panen. Sehingga saat demand atau permintaan pasar meningkat, namun produksi tidak mencukupi yang mengakibatkan terjadinya inflasi.

“Meski dua hari yang lalu sejumlah masyarakat Indonesia merayakan Hari Raya Imlek, data menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya inflasi. Berbeda dengan pada saat Nataru,”lanjut Tito.

Libur dan perayaan Imlek, imbuhnya, tidak mendorong terjadinya inflasi. Berbeda dengan Nataru, bahwa terjadi kenaikan dari 5,4 persen menjadi 5,5 persen karena demand yang meningkat.

Dalam rakor menjadi agenda rutin pemerintah tersebut,  beberapa kementerian/Lembaga terkait memaparkan sejumlah data. Lembaga terkait itu diantaranya Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

Penulis : Cynthiawati

BACA JUGA: Bank Kalsel-Pemkab Balangan Bakal Beri Pinjaman UMKM Tanpa Bunga