Banjarmasin, BARITO – KEJAKSAAN Tinggi Kalsel kembali digoyang aksi demo dari lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyampaikan aspirasinya.
Kali ini giliran LSM Dewan Perwakilan Lembaga Pengawas Pemantau Pelapor Korupsi (LP3K) yang meminta Kejati Kalsel menelisik dugaan mark up pembelian alat uji kendaraan bermotor yang dikerjakan CV Buana Inti Persada dengan anggaran lebih kurang Rp1,8 M di Dinas Perhubungan Batola pada tahun 2019 .
Dugaan mark up pada dinas yang sama juga disampaikan Ketua DPD LP3K Ahmad Bahrani
Yakni terkait pengurugan halaman gedung uji dengan anggaran Rp572,2 juta pada tahun 2019.”Kita dukung Kejati Kalsel menelisik dugaan mark up pada kedua proyek di Dishub Batola pada tahun 2019 itu” teriak pria yang akrab disapa Bram itu yang disambut yel penuh semangat dari anggotanya.
DPD LP3K juga menyampaikan dugaan mark up terkait pengadaan mobil angkutan massal (bus) tahun 2019 denhan di Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin dengan anggaran Rp3,06M bersumber dari APBD-P dengan pemenang lelang CV Gajah Mada Abadi. Proyek pengadaan angkutan massal
yang diduga di mark up itu kembali dianggarkan pada tahun 2020 dengan dana Rp3,1 M dengan pemenang lelang PT Tunas Bahana Sparta “Kami minta usut tuntas proyek yang kami duga mark up dan dinilai merugikan sopir angkot taksi kuning, apalagi penumpang bus gratis itu hanya 1 atau 2 orang saja” ungkap Bram. Pihak Kejati Kalsel yang diwakili Kasi 1 Intel dan Kasi Penkum Makhpujat berterima kasih atas aspirasi yang disampaikan pendemo. Mereka berjanji menyampaikan aspirasi ini ke pimpinan untuk ditindak lanjuti.
Penulis : Mercurius