Aksi #SaveMeratus oleh berbagai elemen masyarakat di Lapangan Dwi Warna, Barabai, HST, Senin (23/9) pagi.(foto:ist/brt)
Barabai, BARITO – Gerakan dengan tagar #SaveMeratus , Senin (23/9) melibatkan para aktivis, pelajar sampai pejabat setempat di Lapangan Dwi Warna, Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Aksi digelar untuk merespon Konferensi Global Climate Action Summit 2019 yang digelar di New York, Amerika Serikat, beberapa hari sebelumnya.
Konferensi dan Aksi #SaveMeratus dipicu aksi perseorangan Greta Thurnberg, seorang pelajar Swedia, di hadapan parlemen Swedia. Dalam aksinya, Greta menuntut para pemimpin dunia untuk menghadapi perubahan iklim global dalam bentuk dan aksi nyata.
Aksi yang berlangsung di Barabai didukung berbagai elemen. Antara lain, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, PD AMAN Hulu Sungai Tengah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Islam Indonesia (KAMMI) HST, PMII, HMI, Dayak Kalimantan Bersatu, Perkumpulan Dayak Meratus, Pondok Pesantren Darul Istiqomah, BEM STAI Al Wasliyah, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel, STIA Tabalong, Gerakan Penyelamat Bumi Murakata (Gembuk), Pemkab HST, MAN 1 Barabai, SMK 1 Barabai, HKTI HST, KTNA HST, dan anggota DPRD HST.
Aksi dibuka dengan ritual adat dan doa yang digelar Dayak Kalimantan Bersatu. Mereka meminta keselamatan dan lancarnya aksi. Dalam aksi yang dikawal aparat keamanan dari Polres HST, Satpol PP, dan TNI itu, para aktivis menyampaikan orasi, pertunjukan teatrikal, dan pembacaan puisi.
Anggota AMAN HST dan AMAN Kalsel menggelar beberapa tarian yang menggambarkan kearifan lokal masyarakat Dayak Meratus seperti Babangsai dan Bakanjar. Para seniman dari Lapak Dwi Sastra juga menampilkan tarian ‘Penyambung Adat dan Rajaki’.
Dalam orasinya, Ketua PD AMAN HST, Robi menyatakan, masyarakat adat Dayak Meratus di Hulu Sungai Tengah mendukung gerakan #SaveMeratus dan mengingatkan pemerintah untuk mengambil langkah-langkah nyata mengakui masyarakat hukum adat dan wilayah adat.
“Ketika pemerintah serius mengakui masyarakat adat dan wilayah adat melalui Perda, kami memiliki payung hukum dan kejelasan. Berdasarkan payung hukum itu, masyarakat adat bisa maksimal memertahankan Pegunungan Meratus yang menjadi sumber kehidupan bersama,” kata Robi.
Anggota DPRD HST juga ikut berorasi dalam aksi itu. Dalam orasinya, para anggota DPRD HST itu menegaskan kembali sikap mereka dalam hal #SaveMeratus. Mereka juga menyatakan tidak akan mengubah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Pemkab HST yang di dalamnya menolak perkebunan sawit dan pertambangan batu bara.
“Jangan diragukan komitmen DPRD dalam hal penyelamatan Pegunungan Meratus. Kami akan terus memertahankan RPJMD HST yang menolak pertambangan batu bara dan perkebunan sawit,” kata Yazid Fahmi, anggota DPRD HST dari Partai Berkarya.
Sementara anggota DPRD HST dari PKS, Supriadi menyatakan, mereka hadir dalam aksi adalah keinginan sendiri dan tanpa agenda politik tertentu.
“Kami mendukung gerakan #SaveMeratus melalui kewenangan kami di DPRD. Pemerintah pusat dan provinsi harus mendengar aspirasi masyarakat HST. Keinginan masyarakat sederhana, pemerintah harus mencabut izin perusahaan pertambangan batu bara di Pegunungan Meratus,” katanya.
Kepala Adat Hantakan dan Batang Alai Timur di panggung juga menegaskan sikap mereka dalam hal penyelamatan Meratus. Mereka mengingatkan para anggota DPRD dan para kandidat yang akan berlaga di Pilkada HST 2020 untuk mendengarkan keinginan masyarakat.
“Jangan hanya baik dan menggunakan isu #SaveMeratus untuk kepentingan politik jangka pendek, misalnya untuk Pileg dan Pilkada,” tandas Abdul Hadi, kepala adat dari Hinas Kanan.tya