Mahasiswa Kalsel Tuntut Sidang Rakyat, Sikapi Wacana Jabatan Presiden Tiga Periode

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalsel saat menggelar aksi unjuk rasa di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin.(foto : sophan/brt)

Banjarmasin, BARITO – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Selatan menuntut digelarnya sidang rakyat untuk menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi akhir-akhir ini, seperti kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng, kemudian kenaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax hingga merebaknya wacana penundaan Pemilu 2024 serta isu perpanjangan jabatan presiden tiga periode.

Tuntutan sidang rakyat itu mereka sampaikan saat menggelar aksi unjuk rasa di ruas Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin tepat disamping Gedung DPRD Kalsel, Kamis (14/4/2022).

Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa itu menyampaikan tuntutan sidang rakyat langsung kepada wakil rakyat yang menemui mereka, yakni H Rosehan Noor Bahri, SH.

Aksi mahasiswa turun ke jalan yang dijaga personel gabungan dari Polri dan TNI merupakan pernyataan sikap mereka menyikapi permasalahan bangsa ini.

Dalam orasinya, orator yang mewakili ratusan mahasiswa mengungkapkan mereka menggelar aksi unjuk rasa turun ke jalan ini untuk mendesak pihak legislatif mengambil sikap atas permasalahan yang sangat merugikan masyarakat.

“Sebagai daerah penghasil kelapa sawit terbesar, harga minyak goreng justru mahal. Para oligarki menari-menari, sementara rakyat menjerit,” teriak orator di hadapan rekan-rekannya.

Perwakilan pengunjuk rasa ini juga menyentil munculnya wacana penundaan Pemilu 2024 hingga berujung mencuatnya isu perpanjangan jabatan presiden tiga periode yang disuarakan beberapa pihak sebenarnya itu sudah mencederai demokrasi di negara ini.
Mengingat berdasarkan undang-undang yang berlaku, masa jabatan presiden di Republik Indonesia maksimal hanya dua periode berturut-turut atau 10 tahun.

Sementara itu anggota DPRD Kalsel Rosehan Noor Bahri yang menemui para peserta aksi demo dan berdialog mengungkapkan tidak semua tuntutan yang disampaikan mahasiswa dapat ditindaklanjuti oleh DPRD Provinsi Kalsel karena terbatasnya kewenangan dan tupoksi.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyikapi keinginan massa pengunjuk rasa yang menghendaki digelarnya sidang rakyat, maka ia meminta adanya rumusan terkait mekanisme sidang yang diinginkan.

“Siapa yang dihadirkan, kemudian di mana dan membahas apa, itu harus dirumuskan. Sidang rakyat yang seperti apa yang ingin dilaksanakan,” jelasnya saat berdialog di tengah lautan massa dan penjagaan ketat aparat keamanan.

Rosehan yang didampingi Kabag Persidangan, Layanan Hukum dan Aspirasi DPRD Kalsel Muhammad Zaini juga menyampaikan aspirasi dari masyarakat terus diterima dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pihaknya.

Dari pantauan di lapangan, massa pengunjuk rasa bergerak dari titik kumpul di lapangan parkir Masjid Raya Sabilal Muhtadin dan menggelar long march menuju Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin sekitar pukul 11.00 WITA.

Aksi teatrikal juga sempat ditampilkan oleh peserta aksi demo sebagai gambaran apa yang dirasakan masyarakat atas kenaikan harga berbagai komoditas yang terjadi hampir bersamaan.

Sidang rakyat yang menjadi salah satu keinginan mahasiswa akhirnya dikabulkan oleh DPRD Kalsel yang rencananya akan digelar pada 20 April mendatang.

Penulis : Sophan Sopiandi

Related posts

Ditreskrimsus Polda Kalsel Ajukan Pemblokiran 1.453 Situs Judi Online dan Tetapkan 18 Tersangka

Musnahkan 79,3 Kg Sabu dan 63.847 Pil Ekstasi, Polda Kalsel Hindarkan 475.677 Jiwa dari Bahaya Narkoba

Bhabinkamtibmas Sungai Lulut Apresiasi Warga yang Bertanam Sayuran di Halaman Rumahnya