Pelaihari,BARITO – keresahan dikalangan perawatn pada RSUD H.Boejasin atas adanya pemotongan insentif untuk covid 19 bagi perawat sebesar Rp 2,5 juta dari yang mereka terima sebesar Rp 7,5 juta, menjadi atensi bagi berbagai kalangan di Kabupaten Tanah Laut termasuk Panitia Khusus (Pansus) di DPRD Tala.
Alasan pemotongan itu sendiri karena dana dari APBN untuk penanganan covid 19 kepada RSUD H.Boejasin kurang jika dibagi rata, mengingat ada sebanyak 74 orang perawat yang di SK kan, namun ternyata dananya hanya cukup untuk 40 orang saja.
Isunya, para kepala bidang (Kabid) maupun kepala seksi (Kasi) pada manajemen RSUD terbesar ditingat kabupaten itupun ikut menikmati potongan sebesar Rp 2,5 juta tersebut.
Direktur RSUD H.Boejasin Isna Farida melalui Sekretarisnya Supian Noor Selasa, (29/12) memberikan penjelasan.
Menurutnya, tidak ada yang namanya pemotongan hingga sampai ke Kabid maupun ke Kasi. Semua perawat sekitar pukul 10.00 wita dikumpulkan semua untuk diberikan penjelasan terkait pemberitaan yang menyebutkan kalau Kabid maupun Kasi ikut menikmati potongan sebesar Rp 2,5 juta tersebut.
“Dapat dipahami mereka yang tidak dapat dengan pekerjaan yang sama. Semuanya sepakat dan setuju bahwa pemotongan itu untuk diberikan kepada yang tidak dapat, dan tidak ada pemaksaan untuk tanda tangan dan memberikan Rp 2,5 juta itu,”ungkapnya.
Ia menambahkan, insentif diluar gaji pokok dan hal itu sebagai sebuah bentuk motivasi atau bonus tambahan dalam penangangan covid 19 ini. Manajemen mengusulkan saja ke Dinas Kesehatan perihal jumlah tenaga perawat dalam penanganan covid 19. Termasuk tidak ada istilah premanisme seperti yang telah tertuang dalam pemberitaan sebelumnya.
Sebelumnya telah dijelaskan Direktur RSUD, pada bulan Juli dan Agustus dananya cukup sehingga sesuai dengan jumlah yang diajukan, sementara dari Pusat saldonya sisa Rp 1,3 milliar. Setiap bulannya untuk peruntukan jasa insentif sebesar Rp 1,7 milliar termasuk di Puskesamas juga. Maka sisa dana Rp 1,3 milliar untuk bulan September dikurangilah jatahnya, yang biasanya untuk 74 tenaga kesehatan plus perawatnya, dan karena dananya kurang maka data yang ada cuma 40 orang yang langsung masuk kerekening, maka mau tidak mau tidak bisa dibagikan sama rata lagi. Sudah diminta kepada 40 orang tersebut agar membagikan kepada temannya yang tidak dapat dengan diambilkan sebesar Rp 2,5 juta yang disertai list dan tanda terima. Itulah kondisinya sehingga dibutuhkan kerelaan bagi yang dapat.
Pada bulan Oktober, November dan Desember akan dapat lagi kucuran dari dana Pusat namun minimal kabarnya pun cuma Rp 2 milliar, otomatis lebih kecil lagi.
Diketahui, ada 74 orang yang di SK kan, namun untuk pembayaran insentif bulan September hanya cukup untuk 40 orang. Langkah manajemen kembali mengumpulkan para perawat yang hadir sebanyak 35 orang, 8 orang dari manajemen dan sisanya perawat isolasi, IGD dan Screening IGD.
Dari data manajemen RSUD H.Boejasin, jumlah petugas covid 19 yang mengantongi SK ada 63 orang. Pada bagian Isolasi sebanyak 33 orang, petugas IGD covid 19 ada 10 orang, screening 2 orang, Maternal dan Neonatal Emergency (MNE) 3 orang, petugas IGD Triage 3 orang, kamar operasi 6 orang, petugas Perinatologi 5 orang, dan petugas Infection Prevenstion Control Nurse (IPCN) sebanyak 1 orang.
Supian menambahkan, intinya tidak ada pemaksaan dari manajemen untuk pemotongan, kami hanya menyampaikan ide agar rekan-rekan tenaga kesehatan untuk bisa sepakat berbagi kepada rekannya yang bekerja dipenanganan pasien covid 19,tutupnya.
Sementara itu Ketua Pansus Covid 19 DPRD Tala Abdullah mengungkapkan, tentu atas adanya permasalahan pemotongan sebesar Rp 2,5 juta itu menjadi atensi Pansus.
“Secepatnya pansus klarifikasi dengan manajemen RSUD dan kepada tenaga perawat kesehatannya,” katanya.
Penulis: Basuki