Pelaihari, BARITO – Unit Penerimaan Pendapatan Daerah (UPPD) Samsat Pelaihari Kabupaten Tanah Laut mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan atas pencapaian realisasi pendapatan daerah meski ditengah pandemi Covid-19.
Apresiasi itu disampaikan Komisi II membidangi ekonomi dan keuangan saat kunjungan kerja ke Kantor UPPD Samsat Pelaihari, Jumat (12/3/2021).
Rombongan Komisi II dipimpin Sekretarisnya HM Iqbal Yudianoor menyampaikan apresiasi itu karena semula diprediksi pemasukan UPPD Samsat Pelaihari bakal menurun dratis di masa pandemi Covid-19, ternyata prediksi itu tidak terjadi. Pasalnya, UPPD Samsat Pelaihari walaupun ditengah pandemi Covid-19 ternyata masih bisa merealisasikan hasil pemasukan yang tidak begitu mengecewakan.
Iqbal Yudianoor dalam sambutannya mengatakan dalam beberapa tahun terakhir, Komisi II fokus dalam upaya optimalisasi sektor pendapatan, sebagai sumber dalam membiayai pembangunan daerah.
“Komisi II DPRD Kalsel terus mendorong Pemerintah Provinsi Kalsel dalam melakukan intensifikasi pajak maupun inovasi dalam pelayanan pajak,” sebut Iqbal.
Dalam pertemuan tersebut, Kasatlantas Polres Tanah Laut AKP M Taufik menyampaikan kendala yang dihadapi UPPD Samsat Pelaihari, diantaranya Kantor Samsat Pembantu Kintap yang kurang memadai, sehingga pelayanan tidak dapat dimaksimalkan.
“Komisi II dapat meneruskan aspirasi ini kepada pemangku kebijakan agar mengakomodir kebutuhan tersebut,” harapnya.
Anggota Komisi II Burhanuddin menanggapi permintaan Kasatlantas Tanah Laut itu, ia berjanji kendala-kendala yang dihadapi UPPD Samsat Pelaihari akan menjadi bahan masukan Komisi II pada rapat internal dan akan ditindak lanjuti.
Diakhir kegiatan, Sekretaris Komisi II Iqbal Yudianoor mengatakan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak perlu di genjot, karena bayar pajak itu bukan untuk siapa-siapa, pada akhirnya nanti kembalinya kepada masyarakat juga.
“Ada beberapa kendala yang disampaikan tadi, diantaranya mengenai kendaraan operasional, selama itu buat kebutuhan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kami akan upayakan, bukan tahun depan tapi tahun ini pun akan kami upayakan,” pungkasnya.
Rilis/Sopian