Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Program makan siang gratis yang menjadi visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dijalankan pada tahun 2025 mendatang nampaknya tidak menjadi beban bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel), yang kondisinya berbanding terbalik dengan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin karena keterbatasan anggarannya di APBD.
Sedangkan Pemprov Kalsel merasa tidak terbebani meski anggaran makan siang gratis itu nantinya dibebankan ke anggaran di APBD Provinsi, alasannya program pusat itu sebagai proyek strategis nasional (PSN) yang harus dilaksanakan dan disukseskan, karena itu pemerintah daerah kemudian melakukan rasionalisasi anggaran sebesar 30 persen.
Hal ini disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, yang juga Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seusai rapat pembahasan RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Sabtu (9/11/2024).
Roy Rizali Anwar yang juga Sekda Provinsi Kalsel menyatakan meski program makan siang gratis itu programnya presiden, kita sebagai pemerintah daerah
mendukung program tersebut, alasannya karena sekarang eranya kolaborasi, sehingga tidak lagi ego sektoral, tidak lagi ini program pusat atau ini program daerah.
“Apa yang dibutuhkan dalam mensukseskan program Presiden Prabowo akan kita fasilitasi, kemudian kita akan alokasikan, baik itu program makan siang gratis, ketahanan pangan, ketahanan energi dan sektor-sektor lainnya,” tegas Roy.
Dengan dukungan pemerintah daerah, lanjutnya, sehingga terlihat kolaborasi dan target sasaran bisa tercapai dengan secepat-cepatnya.
Namun Roy belum bisa menyebutkan berapa pagu anggaran yang berasal dari APBD Provinsi untuk mensukseskan program makan siang gratis tersebut.
“Kita lagi hitung percisnya berapa, karena memang juknis detailnya peruntukkannya di daerah, kemudian supportnya dalam bentuk apa kita belum memperoleh informasi,” ujarnya.
Ditambahkannya meski masih melakukan penghitungan berapa anggarannya, namun pihaknya nanti akan mengalokasikan sekitar 30 persen.
“Kita coba alokasikan dari rasionalisasi anggaran sekitar 30 persen,” sebutnya.
Roy menyebutkan yang pihaknya lakukan untuk rasionalisasi anggaran adalah pekerjaan-pekerjaan yang mungkin belum bersifat prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat-rapat yang mungkin masih bisa kita laksanakan di aula kantor tanpa sewa hotel termasuk kegiatan-kegiatan yang mungkin masih kita geser anggarannya.
Saat kembali disinggung apakah nantinya tidak menjadi beban daerah? Roy diplomatis menjawab bahwa kita optimalkan dengan alokasi anggaran yang ada dengan target tetap tercapai tapi alokasinya sudah tepat sasaran dan harapannya efektif dan efisien.
Ia pun menandaskan kalau memang itu program pusat yang harus kita laksanakan sebagai proyek strategis nasional sesuai dengan visi misi presiden terpilih maka kita akan laksanakan sehingga pelaksanaan program-program pusat di Kalsel diharapkan bisa berjalan dengan baik.
“Pada prinsifnya kita tidak terbebani dan kita akan dukung,” tutupnya.
Sementara itu Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH menambahkan meski mendukung program makan siang gratis itu karena memang program nasional, tapi di daerah juga harus melihat kemampuan keuangannya.
“Kita dukung program makan siang gratis tersebut, tapi itu nanti di evaluasi lagi di daerah masing-masing,” ujarnya.
Supian HK menyebutkan salah satu evaluasinya mungkin nanti ada usulan kepada DPRD kabupaten dan kota terutama provinsi bagaimana menyikapi dengan beban anggarannya ke daerah, karena itu nanti harus kita jelaskan lagi melalui rapat.
“Perintah itu tetap kita laksanakan, tapi lihat dulu kemampuan keuangan daerah,” pungkasnya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya