Kusan Tengah, BARITOPOST.CO.ID – Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Yani Helmi karib disapa Paman Yani, menyikapi serius keberadaan lahan tidur di Kalsel, seperti di Kecamatan Kusan Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu).
Pasalnya, di Kusan Tengah ini masih terdapat ratusan hektare lahan tidur di persawahan, padahal sektor pertanian masih menjadi tumpuan ekonomi utama warga di Bumi Bersujud ini.
Karena dengan keberadaan lahan tidur itu, maka dikhawatirkan dapat berdampak ke daerah penghasil terutama beras.
“Apabila ini dikerjakan dengan baik, maka sektor komoditi beras dapat terpenuhi, terutama Kecamatan Kusan Hilir dan Tengah yang merupakan penopang padi terbesar di Tanbu, karena itu masalah lahan tidur perlu menjadi perhatian,” ujar Yani Helmi usai menggelar reses di Desa Salimuran baru-baru tadi.
Baca Juga: Penuhi Pupuk Petani Tanbu Untuk Kendalikan Inflasi Beras
Dari hasil pengamatan, tercatat rata-rata 90 persen penduduk di dua kecamatan di Tanbu berprofesi sebagai petani. Adapun keinginan dari warga agar lahan tidur yang terdapat di Kusan Hilir dan Tengah dapat maksimal digarap.”
Reses dibeberapa tempat lebih menyentuh pertanian. Ini akan kita sampaikan ke Rumah Banjar dan semoga bisa dibantu menyesuaikan keuangan daerah,” bebernya.
Sementara itu, Kepala Desa Salimuran, Hayuddin menyebut sekitar 200 hektare persawahan di desanya tercatat masih berstatus lahan tidur, sehingga perlu adanya keseriusan lagi dari para petani khususnya millenial.
“Artinya kita perlu perhatian. Mengingat tidak maksimalnya hasil panen. Dengan hadirnya Paman Yani diharapkan bisa maksimal. Kita menginginkan tempat pengering padi juga mampu tersedia,” ungkapnya.
Di lokasi yang sama, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tanbu, Hermanuddin menuturkan, kewenangan yang menjadi kabupaten tentu diperjuangankan. Apalagi penopang utama mereka sebagian besar di Kusan Hilir dan Tengah adalah petani.
Baca Juga: Supian HK Syukuran Rumah dan Ibadah Umroh
“Kami sangat mengapresiasi atas perhatian dari Paman Yani. Kusan Hilir dan Tengah rata-rata penghasil komoditi beras tentu apabila masih masuk dalam daerah hal tersebut pun akan diperjuangkan,” imbuhnya.
Komisi membidangi ekonomi dan keuangan ini juga mendukung skala prioritas dari profesi warga desa yang menjadi petani.
“Kita ketahui sendiri perkebunan dan peternakan hingga pertanian itu skala lingkup besar ada pula di provinsi,” tutupnya.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi