Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan politik uang adalah perbuatan haram yang dapat merusak demokrasi negara.
Penegasan tersebut juga langsung disampaikan oleh Ketua MUI Kalsel KH Husin Nafarin Lc MA, disela musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) II dan Halaqah Kebangsaan Tahun 2023, Jumat (29/12/2023) di Hotel G’Sign Banjarmasin.
Husin menyampaikan, bahwa masyarakat sekarang sudah dirusak oleh politik uang. Banyak warga yang menunggu dan bahkan meminta kepada kandidat maupun tim pemenangan.
Hal itu adalah dianggap sebagai praktek suap-menyuap yang didalam agama adalah perbuatan haram.
“Politik uang itu haram, MUI juga bersikap netral yang tidak memihak kelompok manapun dalam perpolitikan pemilu ini,” katanya.
Baca juga: Gelar Diskusi Politik, Mahasiswa Deklarasi Pemilu Damai
Mukerda II dan Halaqah Kebangsaan Tahun 2023, Jumat (29/12/2023).
Acara yang dihadiri Wakil Sekjen DPP MUI Dr H Rafiqul Umam SH MH, Ketua Kementerian Agama Provinsi Kalsel H Muhammad Tambrin, Sekjen MUI Kalsel Nasrullah, Kepala Bagian Bina Mental Spritual Karo Kesra Setdaprov Kalsel H Fachrurrazi dan pengurus tingkat provinsi dan kabupaten/kota, forkopimda, dan undangan lain itu bertemakan “Meningkatkan Khidmat MUI untuk Kemanusiaan, Kebangsaan, Keadilan, dan Kesejahteraan Umat”.
Kata Nafarin, memasuki tahun 2024, banyak event nasional yang nantinya dijalani, antara lain ajang pemilu legislatif dan pilpres/pilkada.
MUI merasa berkewajiban mengimbau kepada kontestan pemilu, untuk menjaga ketenangan, kondusifitas, dan menjaga ikatan silaturahmi.
Adapun Wakil Sekjen DPP MUI Dr H Rafiqul Umam SH MH, menyambut baik dilakukan Mukerda ini, karena salah satu agendanya menjabarkan dan mengevaluasi program kerja yang disusun.
Rafiqul juga menyampaikan poin-poin Rakernas MUI antara lain pengurus MUI yang ikut Pemilu Legislatif atau tim sukses tertentu diminta non aktif sementara.
MUI juga menolak politik golput, memilih pemimpin merupakan sebuah kewajiban, dan MUI mengingat agar aparat negara dan perangkat lainnya, menjaga netralitas dalam pemilu.
Mukerda II dibuka Kepala Bagian Bina Mental Spritual Karo Kesra Setdaprov Kalsel H Fachrurrazi mewakili Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin sekaligus menyampaikan sambutannya.
Menurut gubernur, masyarakat di tanah air banyak dihadapkan berbagai masalah yang berat seperti ancaman global, kemiskinan, kenakan remaja, dan sebagainya.
Situasi ini berpotensi menjadi ancaman perpecahan, sehingga dibutuhkan peran ulama untuk membina masyarakat.
“Mari kita bangun koordinasi yang maksimal,” ajak gubernur.
Sebelumnya, Ketua Panitia Pelaksana, HM Sukriansyah menyebutkan, kegiatan bertujuan menyamakan persepsi dan koordinasi program kerja yang akan dijalankan tahun depan.
Penulis : Hamdani dan Salman
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya