Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mengajak masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan pemilihan umum (pemilu) berkualitas. Hal ini menjadi topik diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pesan MUI Menuju Pemilu Berkualitas” yang digelar oleh Bidang/Komisi Informasi dan Komunikasi MUI Provinsi Kalsel bertempat di hotel Jalan Jenderal Ahmad Yani, Rabu (27/9/2023).
Diskusi dihadiri peserta dari pengurus MUI Provinsi Kalsel, ormas dan media.
Hadir sebagai narasumber ahli, Anang Shophan Tornado dari Universitas Lambung Mangkurat dan Muhammad Radini dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel dengan moderator Samsul Rani, dosen UIN Antasari dan Sekretaris Sabilal Muhtadin.
Anang Shophan Tornado menekankan beberapa hal yang penting untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas adalah penegakan hukum dan sikap yang tegas, misalnya jangan sampai bersikap permisif (menormalisasi) politik uang.
Baca juga: KAKI Kalsel Dukung KPK Usut Kasus Dugaan Penyelundupan Nikel ke China
Menurutnya harus ada pemahaman dan pengetahuan dari masyarakat tentang hal-hal yang melanggar hukum, misalnya dalam hal pemberian uang atau politik uang tersebut.
Dia juga mengingatkan, agar sikap “tak enakan” atau merasa tidak enak kalau menolak diberi uang harus ditanggulangi melalui sikap yang tegas.
“Melalui pengetahuan tadi, masyarakat lebih waspada dan dapat mengidentifikasi bahwa ini (politik uang, red) adalah pelanggaran pemilu. Jadi yang harus diperhatikan adalah edukasi, yakni cara mendidik masyarakat untuk berpolitik. Dengan adanya peran MUI, termasuk para pendidik, dapat memberikan pengetahuan, bahwa pemilu yang berkualitas membutuhkan peran serta, khususnya para gen z (generasi yang lahir tahun 1997-2012, red),” ujarnya.
Agar pemahaman untuk menolak politik uang berjalan efektif dan diterima masyarakat, Anang mengatakan, MUI dapat menyampaikan melalui media sosial dan media konvensional diantaranya melalui khutbah Jumat.
Baca Juga: Sejak Januari 2023, Tercatat 135 Kali Kebakaran di Kota Banjarmasin, Telan Tiga Korban Jiwa
Sementara itu, narasumber lainnya, Muhammad Radini dari Bawaslu Provinsi Kalsel meminta partisipasi masyarakat agar segera melaporkan jika terjadi pelanggaran pemilu.
Komisioner berlatar belakang pendidikan sarjana hukun Islam dan magister hukum itu berpendapat, negara telah berupaya menjaga dan menjamin terselenggaranya pemilu yang berkualitas.
Bahkan, tambah Radini, Indonesia negara satu-satunya yang memiliki tripartit penyelenggara yang lengkap, yakni Bawaslu, KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Jika Bawaslu cacat secara etik, pasti DKPP menindak, melalui teguran atau pemecatan. Artinya, negara sudah betul-betul hadir untuk memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai prinsip undang-undang,” cetus Radini yang pernah duduk di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalsel itu.
Penulis : Cynthia
Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya
