Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan bekerjasama dengan Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) selaku Pembina Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FK-LJK) dan Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) melakukan vaksinasi kepada Pegawai Industri Jasa Keuangan dan masyarakat umum.
Vaksinasi massal tersebut didukung Dinas Kesehatan Kalsel dan Kota Banjarmasin digelar di Hotel Golden Tulip Banjarmasin, Sabtu (17/7/2021).
Vaksinasi kali ini, merupakan tindak lanjut dari vaksinasi massal kepada 10.000 orang pelaku dan konsumen sektor jasa keuangan pada 16-17 Juni di Jakarta serta 10 daerah lainnya (Banjarmasin, Medan, Palembang, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Makassar, Yogyakarta, dan Jambi) yang difasilitasi oleh OJK dan BI serta dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia.
Pada kegiatan tersebut, Presiden Republik Indonesia memberikan arahan perlunya dilakukan akselerasi vaksinasi melalui sektor jasa keuangan.
Sebagai realisasi dari arahan tersebut, vaksinasi melalui sektor jasa keuangan dilakukan melalui dua skema, yaitu dilakukan oleh lembaga jasa keuangan untuk pegawai dan konsumennya, serta skema kedua oleh OJK dan BI, yang pada tahapan ini menyediakan vaksin sejumlah 335.000 secara nasional. Di mana, 927 di antaranya telah diberikan kepada pegawai industri jasa keuangan dan masyarakat umum di Kota Banjarmasin.
Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina, menyampaikan apresiasinya atas upaya industri jasa keuangan yang telah mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi massal baik untuk karyawan maupun masyarakat umum.
“Targetnya hari ini sebanyak 1.000 orang, yang terbagi 4 shift untuk menghindari kerumunan. Memang, terkait capaian untuk masyarakat umum di Kota Banjarmasin baru 5 persen dari 338.000 target sasaran yang telah ditetapkan oleh Kementerian,” ucap Ibnu, usai membuka kegiatan vaksinasi.
Sebab itu, lanjutnya, dukungan semua pihak sangat diharapkan. Pelaksanaan vaksinasi harus beriringan, dari satu sisi masyarakat sangat antusias, tapi di sisi lain juga ketersediaan vaksin sangat terbatas.
“Kami juga sudah sampaikan kepada Pj Gubernur, bahwa Kota Banjarmasin memang yang paling luas targetnya dan kalau bisa diprioritaskan. Terimakasih juga kepada semua pihak, terutama TNI-Polri yang memang ada jatah khusus dari pusat sehingga dapat dimanfaatkan untuk masyarakat umum di Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ia menambahkan, Herd Immunity masyarakat akan bisa tercapai, dengan catatan paling tidak harus sudah divaksin 80 persennya. “Kalau kita baru 5 persen, tentu masih jauh target. Mari kita kejar target ini, disamping tetap disiplin menerapkan prokes,” katanya.
Adanya vaksinasi ini menjadi salah satu upaya bersama dalam membendung penyebaran Covid-19 dan mempercepat proses kekebalan massal atau Herd Immunity, khususnya di Kota Banjarmasin dan Kalsel umumnya.
“Semoga, tahun ini kita bisa mengurangi dampak akibat pandemi Covid-19. Di mana, saat ini ada 3 dampak sekaligus yang kita rasakan, yakni kesehatan, sosial dan ekonomi. Seperti pesan Pj Gubernur Kalsel, bahwa sistem Gas-Rem memang harus diterapkan, jadi On-Off saja. Satu sisi memang harus mengejar vaksinasi, namun sisi lainnya, kehidupan ekonomi, pendidikan dan yang lain juga harus berjalan,” tandasnya.
Kepala OJK Regional 9 Kalimantan, Riza Aulia Ibrahim, mengungkapkan, vaksinasi ini merupakan bukti OJK, BI, dan Industri Jasa Keuangan di Kalsel yang berkomitmen mendukung pemerintah pusat untuk mempercepat target pembentukan kekebalan komunitas di seluruh lapisan masyarakat sesuai target, yaitu pada November tahun ini.
“Di Banjarmasin sendiri, berdasarkan data yang dikumpulkan oleh OJK, dari 3.940 pegawai Industri Jasa Keuangan, 70,32% atau 2.698 di antaranya telah menerima vaksinasi,” tuturnya.
Menurut Riza, industri jasa keuangan dipilih sebagai salah satu sentra vaksinasi Covid-19 karena memiliki jaringan dan cakupan wilayah yang luas serta jumlah nasabah yang besar sehingga dapat mempercepat proses vaksinasi kepada masyarakat.
“Kecepatan dan keberhasilan dari vaksinasi Covid-19 akan sangat menentukan upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya di Provinsi Kalsel, karena setelah terbentuk kekebalan komunitas maka perekonomian masyarakat akan kembali bergerak sejalan dengan terbukanya mobilitas masyarakat,” imbuhnya.
afdi