Banjarmasin, BARITO – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Organisasi Gabungan Angkutan Darat (Organda) Kalimantan Selatan (Kalsel), Edy Sucipto pertanyakan aksi demo sopir truk yang tergabung dalam ALFI DPW Kalsel di Kantor DPRD Kota Banjarmasin, Kamis (28/7/2022) pagi.
“Kalau sampai itu dijalankan, tentunya saya sangat menolak apabila subsidi dicabut saat kondisi rakyat seperti ini. Semua masyarakat ingin subsidi, masa dalam kondisi seperti ini subsidi malah mau dicabut,” ujar Edy kepada awak media di Sekretariat DPD Organda Kalsel.
Menurut Edy, tuntutan penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar itu harus ditolak, sebab, kebijakan itu sudah berpihak kepada rakyat, tentunya harus didukung, namun kenapa kebijakan yang sudah baik mau dituntut dihapus.
Diingatkannya, kondisi masyarakat sudah makin parah, selain terpuruknya ekonomi pasca pandemi Covid-19 ditambah kenaikan minyak goreng (migor) dan sebagainya.
“Yang saya pertanyakan juga siapa yang mengizinkan aksi demo tersebut, mana surat izinnya dari kami, kalau benar itu supir truk solar. Kemudian juga kenapa seorang anggota DPRD Kota Banjarmasin berinisal SNS itu wakil rakyat malah turun demo, kan dia pejabat di gaji negara kenapa memimpin demo dan merangkap jabatan di organisasi itu,” sentil Edy.
Edy Sucipto juga membantah adanya antrian truk itu lima hari dalam mendapatkan solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
“Tidak ada itu, silahkan buktikan ke SPBU, ada atau tidak antrian empat sampai lima hari anggota Organda,” tegas Edy.
Malah awalnya kouta Organda mendapat jatah tiga buah SPBU, namun kemudian dipotong, sehingga hanya menjadi dua SPBU. Sementara dalam aksi tersebut dikatakan kalau pihak ALFI/ILFA mengalami kekurangan kuota BBM dan terkendala dengan jalur khusus yang dibuat dalam pembelian BBM di SPBU bagi anggota Organda.
“Sekarangkan untuk ALFI/ILFA Aptrindo, mendapat jatah dua buah SPBU, kok ngomong kuota masih kurang, itu sudah dijalankan apa belum,” ujarnya balik bertanya.
Dia mengingatkan jalankan dulu organisasi, namun belum menjalankan sudah ngomong tidak adil.
“Buktikan terlebih dahulu, karena saya yakin pemerintah tidak sembarangan ambil keputusan,” tandas Edy.
Terkait jalur khusus truk tersebut, ingat Edy, para supir sangat memerlukannya agar proses pembelian BBM di SPBU bisa berjalan lancar dan tidak mengalami antrian yang berkepanjangan.
Ditegaskannya antri truk itu paling lambat sehari sudah bisa diperoleh, asalkan bagi anggota Organda.
Untuk saat ini pihaknya menyatakan masih menunggu hasil dari pihak pemerintah terkait aksi tersebut.
“Kalau kita sudah tahu hasilnya, kita akan rapat secepat mungkin untuk menyikapi hasil dari pemerintah atau sikap dewan,” pungkas Edy.
Penulis : Arsuma
Editor : Sophan Sopiandi