DESAIN Taman Tugu Nol Kilometer di eks perkantoran Pemprov Kalsel di Banjarmasin, yang kini proyeknya tengah dikerjakan.(foto: net)
Banjarbaru, BARITO – Pembiayaan pembangunan di Kalimantan Selatan selama beberapa tahun terakhirnya ini ternyata lebih banyak menggunakan duit daerah ketimbang dana bantuan Pemerintah Pusat. Sehingga Kalsel pun mampu menempatkan posisinya pada rangking kedua di bawah Pemerintah DKI Jakarta dalam otonomi fiskal, sebagaimana versi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
‘’Yang dimaksud otonomi fiskal, yaitu perbandingan dana daerah yang digunakan untuk membangun dengan duit yang diberikan pemerintah pusat, itu lebih besar duit daerah kita yang kita gunakan membangun daerah ini,’’ kata Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel H Aminunddin Latif di sela meresmikan Cafe Samsat Banjarbaru, Sabtu (17/11) malam.
Karena otonomi fiskal Kalsel nomor dua se-Indonesia, imbuhnya, sehingga pembangunan di daerah ini pembiayaannya lebih besar menggunakan duit daerah.
Kuatnya otonomi fiskal Kalsel, lanjut pejabat humoris ini, ditopang kinerja yang sangat baik dari Samsat se-Kalsel.
Amin pun mengingatkan, tugas pokok semua pejabat yang ditempatkan di UPPD Samsat maupun Bakeuda, adalah mencarikan pendapatan daerah. ‘’Dan, kita pun tahu pendapatan daerah itu tumpuannya dari pajak daerah dan lebih spesifik lagi, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Penopang utama kita itu adalah Samsat,” tandasnya.
Karena melalui Samsat, imbuhnya, pintu terbesarnya adalah pajak daerah, yang sumbernya dari wajib pajak, yaitu masyarakat yang menjadi subyek pajak, bisa badan bisa perorangan.
“Ini yang membanggakan bagi Kalsel. Jadi silakan terus berinovasi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PKB dan BBNKB,” pungkasnya. sop