Banjarmasin, BARITO – Tidak hanya ASN atau pegawai negeri, pejabat RT dan RW juga dilarang terlibat dalam politik termasuk menjadi tim sukses (timses) kepada salah satu kandidat peserta pemilu.
Hal diatas disosialisasikan kepada seluruh pejabat RT dan RW di Kelurahan Teluk Dalam dalam acara Fasilitas Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Kesbangpol Kota Banjarmasin di Kantor Lurah Teluk Dalam, Rabu (11/3).
Menurut Narasumber dari Akademisi Fisip Universitas Lambung Mangkurat, Siti Hamidah, hal diatas mencakup dalam sebuah Permendagri No 18 2018, pada pasal 3 (2) RT dan RW tidak berafiliasi kepada partai politik. Kemudian pasal 8 (5) dilarang menjadi anggota salah satu partai.
“Peraturan itu sudah jelas, bila melanggar akan berhadapn dengan hukum. Masyarakat ada yang mengetahui itu bisa saja melaporkan,” bebernya.
Hamidah juga menyebutkan, tahun politik sekarang ini masyarakat sangat penting mendapat pengetahuan politik. Dengan begitu, semua yang berkaitan dengan pelanggaran politik bisa ditangani masyarakat. Kenapa? karena masyarakat memiliki kesadaran politik yang tidak akan mudah terpengaruh.
“Masyarakat wajib sadar politik, karena politik ini tanpa disadari telah dijalani dalam keseharian bahkan sejak bangun tidur kita sudah ditemui politik,” cetusnya.
Ia melanjutkan, apa sih politik itu, kata Hamidah semua kebijakan pemerintah seperti air leding, listrik dan lainnya itu adalah bagian dari politik. Karena pemerintah yang memilih masyarakat yang kemudian pemerintah membuat kebijakan baik buruknya kembali ke masyarakat.
Salah satu peserta mengaku, Ketua RW 01 Teluk Dalam, Norhan, ia sangat menolak yang berkaitan dengan kecurangan politik misalnya money politik. Untuk itu, ia terus mengimbau warganya agar bijak dalam menelaah kecurangan itu apalagi soal pemilu.
Meskipun demikian, ia tidak melarang timses salah satu perserta pemilu berkunjung menemui masyarakat. Baginya yang penting tertib dan aman silahkan
“Ingat asal jangan sampai curang membagi duit. Saya menolak,” bebernya.
Penulis: Hamdani