Banjarbaru, BARITO- Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) pada tahun 2019 masih menitikberatkan pembangunan infrastruktur dasar di desa
Dana dari APBN untuk pembangunan desa dapat dimanfaatkan dan oleh masyarakat desa. Dalam hal ini, mereka memiliki wewenang sendiri untuk menentukan prioritas berdasarkan pada usulan warga.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan Gusti Syahyar mengungkapkan, pihaknya mendorong aparadesa untuk berpikir jangka panjang untuk program pemberdayaan masyarakat terutama bidang ekonomi dan pelatihan.
“Dalam hal ini jika nanti sudah selesai infrastruktur dasar, arahan kami dibagi 50:50 untuk pembangunan infrastruktur dasar dan pembangunan ekonomi. Misalnya mengembangkan potensi potensi desa yang dimiliki,”ujarnya, Senin (7/1).
Dengan program pemberdayaan masyarakat terutama pengembangan ekonomi dan pelatihan kepada masyarakat tersebut, imbuhnya, maka masyarakat dapat mengembangkan usaha di desa.
“Agar nantinya warga desa yang belum bekerja ataupun bekerja ke kota, bisa betah di desa karena banyak usaha yang bisa dikembangkan di desa,” tuturnya.
Diharapkan, pada tahun 2020-2021 sudah ada pergeseran arah yakni dari pembangunan infrastruktur dasar ke pembangunan pengembangan ekonomi. Gusti Syahyar yang pernah menjadi penjabat sementara Bupati Tapin itu mengakui bahwa sebagian besar wilayah di desa saat ini. masih dalam keadaan terisolir.
Baik dari sisi transportasi darat, pembangunan jalan maupun jembatan. Menurutnya, kondisi desa memang masih jauh tertinggal dari kelurahan di perkotaan.
Seperti diketahui, sebanyak 161 desa di Kalimantan Selatan masih berstatus desa tertinggal Sedangkan desa berkembang sebanyak 1.645, dan desa mandiri berdasarkan data yang di rilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan hanya berjumlah 68 desa.
Dia juga menambahkan, belum semua desa bisa terlayani untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air dan listrik. Sehingga hal itulah yang menurutnya mendasari pemerintah dan masyarakat desa untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dasar .
Bahkan dana desa tersebut tidak mencukupi sehingga masih perlu tambahan dari APBD ataupun dana CSR dari perusahaan yang ada di sekitar desa. tya