BARITOPOST.CO.ID – Sempat melonjaknya bahan pokok pangan, bahan bakar minyak (BBM) dalam kisaran tahun 2022 secara nasional membuat khawatir semua pihak. Alasannya, berdampak terhadap daya beli masyarakat, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan.
Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu cepat tanggap mengatasi hal tersebut.
Misalnya, saja peran APBD dan APBN diharapkan tetap waspada, antisipatif, serta responsif sebagai shock absorber (mampu meredam kejutan).
Kinerja neraca perdagangan di Kalimantan Selatan (Kalsel), September 2022 masih menunjukkan surplus. Meski begitu, kondisi makro ekonomi di Kalimantan Selatan (Kalsel) ditandai dengan peningkatan angka inflasi (harus ditekan angka inflasi).
Kenaikan BBM, dan lonjakan harga pangan, serta jasa mempengaruhi secara langsung di lapangan, seperti sektor transportasi, perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya.
Kenaikan beberapa harga barang, dan jasa tersebut telah mempengaruhi hasrat konsumsi masyarakat yang saat ini cenderung menurun.
BACA JUGA: Paman Birin Terus Bersinergi Antisipasi Bencana
Momentum pertumbuhan ekonomi di banua, Kalimantan Selatan
sedang meningkat. Sebab itu, pemerintah daerah perlu menahan daya beli masyarakat agar tidak turun.
Ekonomi meningkat karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih ditopang oleh permintaan domestik dan komoditas ekspor.
Upaya pemerintah untuk menahan laju inflasi yang semakin tinggi juga mempunyai peran yang sangat penting. Antara lain diwujudkan dalam bentuk strategi menjaga pasokan bahan makanan di pasar untuk menjamin ketersediaannya sehingga harga bahan makanan tidak naik.
Sementara itu, Misalnya, Bank Indonesia (BI) telah menyiapkan kebijakan dalam rangka memperkuat ketahanan, pemulihan dan kebangkitan Indonesia di tengah kondisi ekonomi global yang akan melambat serta risiko terjadinya resesi di beberapa negara.
Kebijakan tersebut meliputi, kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, kebijakan sistem pembayaran, kebijakan pendalaman pasar keuangan, serta kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau.
BACA JUGA:
Seperti kebijakan moneter, akan difokuskan pada stabilisasi nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi agar kembali ke sasaran awal. Itu bagian dari langkah mitigasi dampak rambatan gejolak global serta dukungan terhadap stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
Lalu, melanjutkan respons kebijakan suku bunga melalui kalibrasi secara terukur atau well-callibrated, perencanaan yang matang atau well-planned dan dikomunikasikan secara transparan atau well-communicated untuk memastikan tercapainya sasaran inflasi inti lebih awal yaitu pada semester I-2023.
Besaran dan waktu respons kebijakan suku bunga tersebut didasarkan pada perkembangan ekspektasi inflasi dan inflasi inti dibandingkan dengan perkiraan awal dan sasaran yang akan dicapai atau data dependent.
Misalnya, kebijakan makroprudensial longgar akan tetap dilanjutkan mendorong kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor-prioritas serta UMKM guna mempercepat pemulihan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan.
Ini bagian, mengembangkan inklusi ekonomi dan keuangan hijau. Begitu pula, kebijakan sistem pembayaran dengan mendorong digitalisasi berdasarkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang satu bahasa, satu bangsa dan satu nusa.
Selanjutnya, mengakselerasi integrasi ekonomi dan keuangan digital, kerja sama sistem pembayaran antar negara serta tahapan pengembangan digital rupiah sebagaimana diluncurkannya White Paper.
Selain itu, kebijakan pendalaman pasar uang yang diakselerasi dengan pasar valas sesuai Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025 untuk memperkuat efektivitas operasi dan transmisi kebijakan.
Untuk menciptakan pasar uang yang modern dan berstandar internasional serta mengembangkan instrumen pembiayaan termasuk keuangan berkelanjutan.
Tak kalah penting, kebijakan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan hijau melalui program-program pengembangan UMKM serta memperluas keuangan syariah termasuk dengan digitalisasi maupun perluasan akses pasar domestik dan ekspor.
Dibutuhkan sinergitas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Pemkab/Pemkot di Kalsel dengan dorongan kebijakan Bank Indonesia (BI), untuk mempercepat pemulihan ekonomi, pembiayaan perbankan prioritas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pembayaran system digital, menekan inflasi, transformasi ekonomi hijau, dan lainnya.
Akhir dari tulisan ini, tidak lain, terutama adalah, bagaimana pemberdayaan UMKM diarahkan untuk mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan, serta penciptaan kesempatan
kerja, termasuk menekan inflasi. Khususnya di banua kita, Bumi Lambung Mangkurat, Provinsi Kalimantan Selatan. ***
Afdiannoor Rahmanata, Wartawan Barito Post
BACA JUGA:
1 comment