Banjarmasin, BARITO – Pemerintah daerah (pemda) harus benar-benar memberikan pemahaman kepada masyarakat sebelum menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Menurut pengamat kebijakan publik, DR Akhmad Murjani, dalam kebijakan ini, maka harus dilihat tradisi, kultur dan demografi, sehingga tidak bisa disamakan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya.
“Juga harus ada pemahaman yang luas, agar bisa diterima seluruh masyarakat sehingga tumbuh kesadaran yang kuat untuk menaatinya,” kata Murjani ketika menjadi narasumber pada Palidangan Noorhalis, dengan tema “Efektivitas PSBB Banjarbakula” yang disiarkan langsung RRI Banjarmasin, Sabtu (16/5/2020).
Acara yang dikelola dan dipandu sendiri oleh Noorhalis Majid, seorang aktivis senior ini disiarkan pukul 10.00-11.00 dengan menghadirkan tema dan narasumber beragam setiap minggunya.
Selain Akhmad Murjani, pada acara itu hadir pula dosen DR Taufik Arbain, M.Si yang merupakan Akademisi FISIP Universitas Lambung Mangkurat.
Murjani mengungkapkan, jika ingin mengetahui PSBB di wilayah Banjarbakula (Kabupaten Banjar, Kota Banjarbaru, Batola) efektif atau tidak, maka harus bercermin pada Kota Banjarmasin.
“Kota ini sudah memasuki tahap kedua pemberlakuan PSBB. Saat tahap pertama berakhir, seharusnya ada evaluasi dengan menghadirkan berbagai pihak, baik itu akademisi, para ahli terkait, sosiologi, epidemologi, ekonom dan tokoh masyarakat lainnya, sehingga dapat ketahui dimana kelemahan dan keberhasilannya, untuk menjadi perbaikan pada tahap kedua,” jelasnya.
Dia berpendapat, kalau sudah memilih PSBB, persiapannya harus maksimal, jangan sekedarnya.
Harus punya data masyarakat terdampak dan mempersiapkan untuk mengantisipasinya. Banjarmasin, ketika memasuki tahap dua, melakukan kegiatan rapid test, diprediksi akan ada kurang lebih 10% yang re-aktif.
Pertanyaannya, lanjut Murjani, dimana isolasinya?
” Kalau disuruh isolasi mandiri di rumah masing-masing, apakah yakin yang bersangkutan tidak keluar rumah dan siapa yang menjamin. Belum lagi hasil swabnya, kalau 50% saja yang positif, pertanyaannya rumah sakit mana yang bisa menampung?, jadi solusi yang bisa diusulkan kepada kepala daerah meminta RS swasta untuk mengkomunikasikan dengan PERSI atau Persatuan RS Swasta Kalsel agar RS swasta menyediakan ruangan untuk pasien covid posiitif, “imbuhnya.
Sementara itu narsumber lainnya, DR Taufik Arbain, M.Sc, mengatakan bahwa memang diperlukan evaluasi agar pelaksanaan PSBB menjadi efektif.
“Harus diketahui apa output, outcome dan dampaknya. Kalau melihat PSBB Banjarmasin, maka dia dibangun dari dua hal, yaitu menjaga keamanan warga masyarakat agar tidak tertular covid, dan kedua kebutuhan akan pemberian sembako,” jelas Taufik.
Taufik menuturkan, PSBB Banjarmasin juga sebenarnya meniru atau belajar dari kabupaten/kota lainnya di provinsi lain. Namun, tekan dia, tetap harus melihat karakteristik daerah masing-masing, termasuk demografi dan waktu pelaksanaan.
” Pada wilayah desa, aktivitas masyarakat agak longgar, sehingga penularannya relatif rendah, saat diberlakukan PSBB, apakah petani tidak bisa pergi ke sawah dan kebun? Disitu letak karakteristik wilayah sangat menentukan satu kebijakan agar tidak asal tiru dari daerah lain,” tandasnya.
Dia melihat, PSBB yang sekarang ini terkesan ada “rasa karantina”. Bagi wilayah perkotaan, dengan jenis pekerjaan sistem gaji atau upah, sejauh tidak di PHK , maka menurutnya tentu tidak masalah. “Namun bagi pedesaan yang pendapatannya berdasarkan aktivitas harian, mengambil lalu menjual, maka sangat berdampak. Karena itu kebijakan harus melihat ini semua. Hendaknya melibatkan semua pihak agar langkah yang diambil lebih matang. Termasuk dengan melibatkan pakar epidemologi, sehingga diketahui tingkat kecemasan publik atas kebijakan PSBB,” kataTaufik.
Pada pendengar Palidangan Noorhalis yang memberikan komentar diantaranya
Nasrullah di Handil Bakti. Nasrullah mengatakan, PSBB memerlukan dua hal, yaitu konsep sabuk pengaman dan posisi daerah-daerah perbatasan. Pada daerah tersebut memiliki kekhasan pada setiap wilayah. Konsep kedua adalah soal kesadaran komunal. Dua konsep ini menurutnya harus menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan PSBB.
Saddam di Banjarmasin, mengatakan bahwa tanpa PSBB laju penyebaran Covid-19 juga bisa dicegah.
“Syaratnyaz seluruh masyarakat sadar soal social distancing dan physical distancing. Kalau kalau sudah PSBB maka persoalan yang muncul adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat tidak mampu, karena bekerja merupakan tuntutan ekonomi,” tegasnya.
Sementara itu, pendengar dengan nama Mas Bono di Barabai, menyampaikan bahwa penyaluran Bansos banyak yang tidak tepat sasaran. Orang mampu dapat bansos, sementara yang miskin tidak dapat, harus ada evaluasi soal data penerima bansos.
Terhadap komentar para pendengar, Akhmad Murjani menjawab bahwa yang harus memegang kendali terhadap persoalan ini bukan BNPB, tetapi kementerian kesehatan, sehingga semua protokol kesehatan menyangkut Covid-19 benar-benar disampaikan oleh ahlinya.
Kemudian Taufik Arbain juga menambahkan bahwa perlu kolaborasi antar pemerintah daerah. Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat sudah melakukan tugasnya dengan berbagai kegiatan koordinasi, termasuk menyediakan mobil sosialisasi.
Dia menekankan pentingnya kesadaran komunal agar PSBB bisa efektif.
Meski menurutnya kesadaran itu tumbuh dari kepercayaan pada pemerintah. Karena jika tidak ada kepercayaan, hemat dia, cenderung akan membangkang. Karena itu perlu pendekatan dan komunikasi yang baik kepada publik.
Lebih lanjut dia mengatakan, WHO saja kebijakannya berubah-ubah, sehingga memberi pengaruh terhadap kebijakan yang juga berubah-ubah.
“Hal tersebut mengurangi kepercayaan masyarakat, setidaknya membuat masyarakat bingung. Mulai soal penggunaan masker, hingga pemakaman korban, semuanya terus berubah. Sementara kebijakan yang dibuat, tidak dibarengi pedoman teknis yang memadai. Karena itu sebelum lebih jauh melakukan rapid test, sebaiknya siapkan dulu infrastrukturnya, agar tidak menimbulkan kepanikan massa, dan itu juga sangat berbahaya,” ungkapnya.
Penulis: Cynthia