Banjarmasin, BARITO – Realisasi APBN Regional Kalimantan Selatan
di triwulan tiga ini belum sampai kerja yang memuaskan. Pasalnya, terpantau hingga Juli 2022 capaian belum sampai 50 persen.
Menurut Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel Sulaimansyah, target realisasi di triwulan tiga adalah 70 persen. Bila melihat Juli lalu belum sampai 50 persen artinya Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel pada Agustus hingga September mendatang harus kerja ekstra untuk mengejar target tersebut.
“Pemda harus kerja ekstra mengejar target 70 persen di triwulan tiga ini,” katanya dalam jumpa pers di kantor Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Kalsel, Selasa (23/8).
Bila melihat penyerapan Per Mei 2022 yang terpantau sudah memasuki 40,99 persen. Dengan hasil data Juli lalu artinya penyerapan hanya bergeser sekian persen saja.
Apakah sisa triwulan tiga ini bisa dikejar? Sulaimansyah berharap, apa yang sudah disarankan kepada pemda lalu benar-benar dijalankan. Jangan ada keraguan dalam menggunakan anggaran, daripada belanjanya tidak berjalan.
Apabila memang perlu belanja impor sedangkan barang dalam negeri tidak bisa memenuhi kebutuhan. Maka boleh saja melakukan impor selama pertanggungjawabannya jelas.
“Jangan ada keraguan, kalau barang dalam negeri tidak ada ya mau tidak mau impor silahkan asal jelas,” katanya.
Sulaimansyah melanjutkan, peran bendahara daerah juga sangat diharapkannya karena bendahara daerah (Bakeuda) jangan hanya melakukan pencairkan saja, tapi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOPD.
“Dengan itu apabila dijalankan dengan baik dan berhasil maka dari kami akan memberikan sebuah reward kalau tidak ya punishment,” tuturnya.
Seperti yang direalise Kanwil Ditjen Pembendaharan Kalsel.
Realisasi belanja negara sampai dengan bulan Juli 2022 mencapai Rp 13.087, 29 miliar atau 45,93 % dari pagu. Secara total, capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 6,4 % jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.
Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.3.900,23 miliar (47,52 %
pagu), atau turun 14,20 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 4.541,62 miliar. Penurunan kinerja realisasi Belanja Pemerintah Pusat tersebut antara lain dipengaruhi oleh kebijakan Automatic Adjustment (AA) sebagai cadangan dana
pemerintah. Disamping itu, adanya kebijakan pengadaan barang dalam negeri ikut menahan realisasi belanja barang maupun belanja modal.
Realisasi anggaran pemerintah pusat menurut jenis belanja sampai dengan bulan Juli 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut: Untuk jenis belanja pegawai direalisasikan sebesar Rp. 2,12 trilyun, antara lain telah digunakan yang terbesar untuk belanja gaji dan tunjangan, disamping itu telah dibayarkan juga untuk gaji ke – 13 tahun 2022 serta tukin 50 %.
Selanjutnya untuk belanja barang telah direalisasikan sebesar Rp. 1,27 trilyun dengan pemantfaatan untuk pemenuhan belanja operasional kantor, belanja pemeliharaan kantor ( gedung, peralatan mesin, dl ), belanja bantuan pemerintah serta untuk langganan daya dan jasa.
Untuk belanja modal telah direalisasikan sebesar Rp. 503,6 milyar dengan pemanfaatan antara lain untuk pembangunan jalan strategis 40,84 km, rehabilitasi jalan 39,4 km, penggantian jembatan 99,55 meter, pembangunan bangunan pengendali banjir 1,06 km, pemeliharaan bangunan pengendali
banjir 12,65 km, prasarana air baku Tapin 6,5 km, dil. Sedangkan untuk jenis belanja bantuan sosial telah direalisasikan sebesar Rp. 9,97 miliar dengan pemanfaatan untuk pemberian bea siswa pendidikan kepada 913 mahasiswa.
Penulis : Hamdani