Banjarmasin, BARITO – Pemerintah Kota Banjarmasin pada tahun 2020 mendatang telah menganggarkan bantuan iuran kepesertaan BPJS bagi warga miskin sebanyak 20.808 di Banjarmasin.
Demikian disampaikan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin Matnor Ali kepada wartawan kemarin di ruang kerjanya.
Menurutnya dari 20.808 warga miskin yang mendapatkan bantuan iuran BPJS tersebut, diambil dari APBD murni 2020 Banjarmasin sebesar Rp14,1 miliar.
Kemudian ditambah dana pendamping dari APBN untuk 137 BPJS warga miskin serta APBD Provinsi untuk 967 orang.
“Jadi dari anggaran tersebut, kalau dihitung masing-masing Rp42 ribu sebulan, maka APBD provinsi mengucurkan Rp487.368 dan APBN senilai Rp69.048 tiap tahunnya,” katanya.
Menurut dia, ada tiga kriteria warga yang akan mendapatkan bantuan pembayaran BPJS itu, yakni rentan miskin, miskin dan sangat miskin, sehingga diharapkannya dalam pendataan nantinya, bisa benar-benar akurat dan tidak salah sasaran.
“Saya berharap pendataan warga ini benar-benar selektif dan tepat sasaran, serta tidak ada warga yang benar-benar miskin tercecer atau tak tercover,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini mengingatkan, petugas pendata warga miskin yang ditunjuk seperti ketua RT melakukan pendataan warganya sesuai fakta di lapangan, atau by nama by adress.
“Jangan yang tidak masuk kategori miskin malah didaftarkan,” sebutnya.
Makanya, kata dia, usulan atau pengajuan data warga miskin itu tetap difinalisasi oleh Dinas Sosial. “Silakan saja diusulkan dulu warganya yang dirasa berhak, tetapi yang menentukan warga miskin tetap di Dinas Sosial,” jelasnya.
Ia berharap, sejalan dengan program bantuan kesehatan warga miskin itu, akreditasi RS Sultan Suriansyah sudah selesai Desember 2019 ini. Dengan begitu, RS milik Pemko Banjarmasin tersebut bisa menerima pasien BPJS.
Penulis: Fani