Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kali atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.
Diraihnya kembali Opini WTP tersebut langsung disampaikan oleh anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam rapat paripurna penyampaian LHP BPK RI atas pemeriksaan LKPD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH dan dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Banjarmasin, Selasa (16/5/2023).
Dalam sambutannya, Pius Lustrilanang antara lain menyampaikan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh mandat sebagai suatu kewajiban konstitusional untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Muhammad Yani Helmi Sebarluaskan Ideologi Pancasila Cegah Radikalisme dan Konflik
Lanjutnya, pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal, yakni pertama, kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kedua, kecukupan pengungkapan, ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan keempat, efektifitas sistem pengendalian intern.
Pius menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LHP LKPD Pemprov Kalsel 2022 termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2022.
“Pemprov Kalsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-10 kalinya,” sebut Pius disambut tepuk tangan peserta dan undangan rapat paripurna.