Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) kembali pertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-10 kali atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.
Diraihnya kembali Opini WTP tersebut langsung disampaikan oleh anggota VI BPK RI, Pius Lustrilanang dalam rapat paripurna penyampaian LHP BPK RI atas pemeriksaan LKPD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH dan dihadiri Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor di Banjarmasin, Selasa (16/5/2023).
Dalam sambutannya, Pius Lustrilanang antara lain menyampaikan sesuai Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI memperoleh mandat sebagai suatu kewajiban konstitusional untuk memeriksa Laporan Keuangan Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2022.
Baca Juga: Muhammad Yani Helmi Sebarluaskan Ideologi Pancasila Cegah Radikalisme dan Konflik
Lanjutnya, pemeriksaan ini ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan empat hal, yakni pertama, kesesuaian standar akuntansi pemerintah, kedua, kecukupan pengungkapan, ketiga, kepatuhan terhadap perundang-undangan dan keempat, efektifitas sistem pengendalian intern.
Pius menambahkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas LHP LKPD Pemprov Kalsel 2022 termasuk implementasi atas rencana aksi, maka BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2022.
“Pemprov Kalsel mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian ke-10 kalinya,” sebut Pius disambut tepuk tangan peserta dan undangan rapat paripurna.
Dikesempatan itu, mantan anggota DPR RI juga menyampaikan bahwa seluruh pemerintah kota/kabupaten se-Kalsel pada tahun ini juga kembali mempertahankan opini WTP.
“Prestai ini akan menjadi mementum untuk lebih mendorong terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi kebanggaan bersama yang patut dipertahankan,” ujarnya.
Meski memberikan apresiasi atas capaian opini WTP tersebut, namun BPK RI masih mencatat sejumlah permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah, tapi permasalahan ini tidak mempengaruhi atas kewajaran penyajian laporan keuangan.
Baca Juga: Pancasila Jaga Persatuan dan Kesatuan Ditengah Keberagaman Bangsa
Pius menyampaikan ada pun permasalahan-permasalahanyang harus ditindaklanjuti antara lain adalah
retribusi sewa alsintan terlambat disetor dan kurang diterima setelah lemahnya pengendalian intern atas pengelolaan dan pungutan retribusi sewa alat dan mesin pertanian, lalu kurang volume atas pelaksanaan pekerjaan belanja modal dan belanja pemeliharaan dan kelebihan biaya mobilisasi dan penggunanaan eksavator milik pemprov atas realisasi belanja sewa eksavator.
Seluruh temuan ini, imbuhnya telah kami muat dalam buku dua dalam laporan tersebut memuat kekurangan penerimaan serta kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp11,56 miliar dan telah dilakukan penyetoran ke kas daerah sampai 28 April 2023 sebesar Rp7,1 miliar.
Pius menegaskan hal ini menunjukan keseriusn Pemprov Kalsel yang merespon secara cepat temuan BPK, meski demikian tetap dibutuhkan perbaikan tata kelola dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sementara itu, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor menyambut syukur atas capaian mempertahankan kembali opini WTP yang ke-10 kalinya.
Gubernur menuturkan, Pemprov Kalsel telah menyampaikan laporan keuangan daerah pada 3 Maret 2023 yang lalu, karena itu kami siap menerima apapun hasil pemeriksaan dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022.
Lanjutnya, harapan kami, laporan keuangan daerah tahun anggaran 2022, kiranya juga bisa meraih kembali predikat wajar tanpa pengecualian, seperti sembilan tahun terakhir ini.
“Alhamdulillah, harapan meraih WTP ternyata sesuai dengan kenyataan. Hari ini (Selasa, red) kita kembali meraih WTP yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut dalam laporan keuangan daerah,” ucap syukur gubernur.
Karena itu, Paman Birin mengharapkan capaian menjadi motivasi bagi seluruh jajaran Pemprov Kalsel, agar terus memperbaiki pengelolaan keuangan di tiap SKPD dan tiap catatan atau rekomendasi yang disampaikan oleh BPK, akan segera kami tindak lanjuti, karena kami ingin pengelolaan keuangan daerah bisa lebih baik, lebih tertib, lebih transparan dan akuntabel, karena kami yakin pengelolaan keuangan daerah yang baik, akan lebih bermanfaat untuk rakyat Kalsel.
“Semoga dengan diterimanya laporan hasil pemeriksaan BPK RI ini, Pemprov Kalsel dapat menata laporan keuangan yang lebih berkualitas,” harapnya.
Senada Ketua DPRD Provinsi Kalsel, DR (HC) H Supian HK, SH, MH juga menyambut gembira dan bersyukur ataa capaian Pemprov Kalsel kembali pertahankan opini WTP ke-10 kalinya.
“Capaian ini berkat kerja keras bersama dan hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif,” ujar Supian HK.
Karena itu, ia mengimbau sekaligus mengharapkan agar prestasi ini bisa dipertahankan, siapa pun nanti gubernurnya dan ketua dewannya.
Sedangkan terkait catatan temuan BPK RI, menurutnya itu tetap harus diwaspadai dan secepatnya harus ditindaklanjuti, meski temuan itu tidak terlalu berdampak negatif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya