Banjarbaru, BARITO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penguatan SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Angkatan I bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemprov Kalsel . Kegiatan dilaksanakan selama 5 hari dengan diikuti 30 peserta.
Pada acara pembukaan, hadir Sekdaprov Kalsel Abdul Haris, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalsel M Nisfuani dan pejabat terkait lainnya di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, Senin (5/8).
Sekdaprov Kalsel, Abdul Haris mengatakan, pencapaian visi misi akuntabilitas kinerja pemerintahan menjadi kewajiban dan tanggungjawab yang harus dipenuhi oleh pemerintah . Termasuk dalam hal ini adalah penyampaian laporan SAKIP.
” Di dalam ber-SAKIP, kita harus memahami tentang tugas-tugas yang seharusnya kita laksanakan tentang SAKIP itu sendiri. Bahwa akuntabilitas adalah konsep etika yang dekat dengan pemerintah,” ujar sekda ketika menyampaikan sambutan tertulis dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Karena SAKIP merupakan konsep etika, imbuhnya, maka tentu ada hal-hal yang harus di pahami dan di laksanakan.
“Maka segala sesuatu yang terkait SAKIP harus mengedepankan etika pemerintahan, etika administrasi . Ini tidak terbatas pada administrasi pemerintah di eksekutif saja, tetapi juga di lembaga legislatif dan yudikatif. Semua harus melaksanakan SAKIP,” cetusnya.
Pada bagian lain, sekda juga menekankan bahwa aparatur sipil negara harus melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh etika.
Selain itu tugas dan laporan harus terukur dan terencana dengan baik . “Sehingga akan tercapai efektifitas pekerjaan dari setiap tahapan sampai dengan tahapan evaluasi,” ujarnya.
Keikutsertaan para peserta diklat, tukas sekda, menunjukkan komitmen dan perhatian terhadap upaya semua pihak untuk terus berbenah dan membangun budaya kinerja yang baik. Yakni dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
tya