Oleh : Toni Rediyansyah

BARITOPOST.CO.ID
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) yang melanda seluruh dunia sejak awal tahun 2020 sampai dengan 2022 memberikan pelajaran dan pengalaman yang sangat berharga.

Dari itu juga kita diajarkan untuk selalu siap siaga menghadapi perubahan yang sangat cepat yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Kita juga dilatih untuk selalu berhati hati dalam mengambil langkah dan keputusan disituasi tidak ada pilhan atau alternatif yang lebih baik.

Reformasi kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) merupakan salah satu penyangga dalam mendukung keberhasilan pemulihan perekonomian nasional. TKD memilik peran yang penting dalam mendukung jalannya pemerintahan di daerah, memperkuat kualitas desentralisasi fiskal dalam upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi dan pada pelaksanaannya mendukung kinerja daerah.

Kebijakan TKD tahun 2023 berpedoman kepada UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Kebijakan TKD tahun 2023 secara umum diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, mendukung sektor-sektor pnontas yang akan dilaksanakan oleh daerah dan meningkatkan hammonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah.

Pada tanggal 7 Desember 2022 telah dilaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Alokasi TKD untuk satuan kerja dan Pemerintah Daerah di wilayah Kalimantan Selatan oleh Gubermur Kalimantan Selatan. Kegiatan tersebut menandai dimulainya seluruh kegiatan realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2023.

Fokus kebijakan pelaksanaan APBN tahun 2023 adalah :

1. penguatan kualitas SDM melalui peningkatan kualtas pendidikan dan sistem kesehatan.

2. penuntasan registrasi sosial ekonomi dalam rangka memperbaiki kualitas pencapaian target penerima dan berbagai program, tidak terbatas pada program perlindungan sosial dan program subsidi.

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur prioritas khususnya pendukung transformasi ekonomi di bidang energi, pangan, konektifitas dan transportasi.

4. Pembangunan infrastrukturdidorong untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru termasuk IKN.

5. Pelaksanaan revitalisasi industri dengan mendorong hilirisasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi yang bemilai tambah tinggi dan berbasis ekspor

6. Pemantapan efekuvitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan birokrasi.

Kepala Daerah diharapkan agar menggunakan TKD Tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengelola TKD dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Salah satu alokasi TKD yang ditenma oleh Pemenntah Daerah adalah Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik.

Pemerintah melakukan penajaman kebijakan Dana Alokasi Khusus baik dari segi tematik, locus priontas, hingga efektivitas program agar DAK benar benar efektif dalam pembangunan daerah. Tematik DAK Fisik Tahun 2023 meliputi :

1. Mendukung peningkatan kualitas SDM
2. Mendukung konektivitas daerah
3. Mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan infrastruktur : a. Penguatan destinasi parmisata prioritas
b. Penanganan kawasan kumuh
c. Peningkatan konektivitas dan elektnfikasi di daerah afirmasi

4. Mendukung ketahanan pangan
a. Pengembangan food estate
b. Penguatan kawasan sentra produksi pangan

Berdasarkan tematik tersebut DAK Fisik dialokasikan ke dalam beberapa bidang/sub bidang sesuai kebutuhan dan perencanaan pembangunan masing masing pemerintah daerah. Bidang/Sub Bidang tersebut antara lain bidang Pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum, Sanitasi, Ingasi, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Industri kecil dan menengah, Parwisata, dan Lingkungan hidup. Dengan demikian diharapkan bahwa DAK Fisik dapat benar benar efektif dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah.

Pada tahun 2023 alokasi DAK Fisik yang diterima seluruh Pemerintah daerah di
Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan sebesar Rp 1.099.075.920.000 yattu :

1. Provinsi Kalimantan Selatan Rp 314.211.620.000 Meliputi bidang-bidang : pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum, irigasi, pertanian srta kelautan dan perikanan.

2. Kabupaten Banjar Rp 129.314.504.000 Meliputi bidang bidang : pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

3. Kabupaten Barito Kuala Rp 96.154.597.000 Meliputi bidang-bidang : pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan Rp 111.186.528.000 Meliputi bidang bidang : pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum, sanitasi, irigasi, pertanian, kelautan dan perikanan, industry kecil dan menengah, panwsata dan lingkungan hidup.

5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah Rp 48.868.650.000 Meliputi bidang-bidang : pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

6. Kabupaten Hulu Sungai Utara Rp 52.346.618.000 Meliputi bidang bidang : Pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

7. Kabupaten Kotabaru Rp 35.956.543.000 Meliputi bidang bidang : Pendidikan, Kesehatan, ar minum dan sanrtasi.

8. Kabupaten Tabalong Rp 51.241.703.000 Meliputi bidang-bidang : Pendidikan, Kesehatan, air minum dan sanitasi.

9. Kabupaten Tanah Laut Rp 71.989.201.000 Meliputi bidang-bidang : Pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

10. Kabupaten Tapin Rp 46.278.470.000 Meliputi bidang-bidang : Pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

11. Kota Banjarbaru Rp 30.893.582.000 Meliputi bidang-bidang : Pendidikan, Kesehatan, air minum dan sanitasi.

12. Kota Banjarmasin Rp 22.453.192.000 Meliputi bidang-bidang : Pendidikan, Kesehatan dan sanitasi.

13. Kabupaten Balangan Rp 48.695.326.000 Meliputi bidang bidang : Pendidikan, Kesehatan, jalan, air minum dan sanitasi.

14, Kabupaten Tanah Bumbu Rp 70.378.968.000 Meliputi bidang bidang : Pendidikan, Kesehatan, air minum dan sanitasi.

Setelah Buku Alokasi TKD diterima oleh masing-masing Pemda, maka Pemda dapat segera mempersiapkan persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk penyaluran/pencairan DAK Fisik tersebut. Lebih cepat dana tersalurkan maka kegiatan yang direncanakan dan dibiayai dari DAK Fisik tersebut dapat segera terlaksana dan diharapkan manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Satuan Kena Perangkat Daerah (SKPD)/Dinas dinas penerima alokasi DAK Fisik dapat segera mempersiapkan langkahlangkah agar pelaksanaan anggaran yang dibiayai dari DAK Fisik dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

Salah satu faktor yang sangat berperan penting agar belanja pemenntah daerah dapat berfungsi optimal adalah ketepatan waktu belanja pemenntah. Seinng penerapan anggaran berbasis kinena, dalam satu tahun anggaran pemenntah diharapkan dapat mencapai output (keluaran), outcome (hasil) dan impact (dampak) dari alokasi anggaran yang dimilikinya sehingga target pertumbuhan ekonomi tahun tersebut dapat tercapai.

Hai yang sering menjadi penyebab lambatnya pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Fisik adalah lambatnya penerbitan Petunjuk teknis dari Kementerian dan juga lambatnya penetapan Pejabat Perbendaharaan (Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara). Untuk itu perlu diantisipasi agar kedua hambatan tersebut dapat diatasi.

Sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2023 untuk juga memben perhatian pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, penanggulangan pengangguran, peningkatan pekerjaan yang layak, sampai dengan pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, maka pembangunan di Kalimantan Selatan dapat lebih efektuft dilaksanakan melalui bidang-bidang kegiatan pembangunan yang dialokasikan dalam DAK Fisik. Diharapkan DAK Fisik dapat dimanfaatkan secara maksimal dan optimal sehingga masyarakat Kalimantan Selatan sebagai tujuan utama dapat merasakan hasil, manfaat dan dampak pembangunan.

Sumber : 1. Buku Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 Provinsi Kalimantan Selatan 2. https://setkab.go.id.

(Pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan)