Pengurus DPW Himpenindo Kalsel yang dikukuhkan di Gedung Kebun Raya Banua, Senin(4/3) pagi. (Foto: ist/brt)
Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Untuk memaksimalkan potensi dan pendapatan daerah, peneliti diharapkan mampu melakukan “jemput bola” atau “merapat” ke pemerintah daerah. Selain ke pemerintah daerah (pemda), peneliti juga perlu bekerjasama dengan pihak industri.
Hal itu diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Peneliti Indonesia (Himpenindo), Ir Syahrir Ika MM kepada wartawan usai Pengukuhan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Himpenindo Provinsi Kalsel di Aula Gedung Kebun Raya Banua, Senin (4/3).
Syahrir menegaskan, kebijakan pemda harus berdasarkan ilmu pengetahuan(knowledge), riset dan fakta atau bukti (evidence).
“Kalsel memiliki potensi pangan, mineral dan perkebunan. Agar bisa dikembangkan untuk pendapatan daerah, maka peneliti yang banyak di Kalsel ini bisa dioptimalkan potensi dan kompetensinya oleh pemda,” bebernya.
Kalsel memiliki profesor, peneliti utama dan madya. Peneliti tersebut menurutnya masing-masing memiliki kemampuan spesifik. Sehingga pemda bisa “menggandeng” peneliti agar kebijakan pemda berbasis knowledge, research dan evidence. “Saya minta himpenindo di wilayah ini agar merapat ke pemda dan industri. Kita saling merapat. Jadi jangan menunggu siapa merapat duluan , ga boleh apalagi pemda kan sibuk. Jadi tinggal diatur cara atau etika merapatnya,” tegasnya.
Syahrir juga menekankan agar anggaran negara yang dikucurkan ke daerah digunakan untuk riset dan bantuan sosial tepat sasaran. Anggaran negara, imbuhnya, jangan digunakan untuk kegiatan administratif dan rutinitas semata.Dia juga menambahkan bahwa hasil penelitian sudah banyak yang dijadikan acuan pemerintah. Misalnya riset dasar berupa riset kesehatan dasar dan sebagainya. Dalam hal ini, tukasnya, hasil riset biasanya memang tidak langsung diterapkan. Melainkan diaplikasikan atau dijadikan pedoman oleh pemerintah pada tahun berikutnya setelah riset rampung.
Pada pengukuhan DPW Himpenindo Kalsel periode 2019-2024, pengurus inti yaitu ketua dijabat oleh Profesor Masganti MS. Sekretaris Ani Susilawati SP MSc dan bendahara Nurmili Yuliani SP MSc. Kemudian ada 6 bidang yakni bidang organisasi dan keanggotaan, bidang hukum, HAM, kekayaan intelektual dan advokasi, bidang penegakan integritas dan etika peneliti, bidang sinergi antar lembaga penelitian, bidang komunikasi dan informasi dan bidang penjaminan mutu peneliti dan penelitian.tya