Banjarmasin, BARITO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersinergi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, dalam upaya mempercepat penanganan Covid-19.
“Pemprov, melalui gugus tugas provinsi, terus melakukan ikhtiar untuk memutus mata rantai penularan Covid 19, termasuk pada hari (kemarin,red) kita menerima kunjungan Tim Kemenkes RI untuk melakukan koordinasi terkait upaya penanganan wabah Covid,” kata Gubernur Kalsel Sahbirin Noor saat menerima kunjungan Tim Kemenkes RI di Banjarmasin, Kamis (17/9).
Menurut Gubernur, Pemprov Kalsel siap mengerahkan segala upaya dan daya dalam percepatan penanganan Covid 19 di ‘Banua’ dengan melibatkan semua elemen, termasuk secara intens bekerjasama dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes RI.
Kepada masyarakat, Gubernur pun mengimbau agar tak perlu takut memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.
“Bila memiliki gejala tak perlu takut ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena, saya dengar ada sebagian yang enggan memeriksakan diri ke rumah sakit atau puskesmas karena takut di Covid kan, padahal mungkin dia sebenarnya tidak kena Covid,” ujar Paman Birin, sapaan gubernur.
Paman Birin menyatakan siap memberikan sanksi pencabutan izin operasi apabila terbukti ada fasilitas kesehatan publik yang melanggar prosedur penanganan pasien yang berobat.
“Kita siap mencabut izin fasilitas kesehatan bila melakukan pelanggaran prosedur pemeriksaan Covid-19,” tegasnya.
Sementara, Staf Khusus Menteri Kesehatan Bidang Peningkatan Sumber Daya Manusia, dr. Mariya Mubarika, menyampaikan pesan Menkes agar para tenaga medis yang terlibat penanganan pasien Covid-19 tetap menjaga kesehatan agar tak kena penyakit mematikan yang disebabkan virus Corona itu. Ia berharap agar edukasi dan sosialisasi protokol kesehatan (prokes) terus dilakukan hingga tingkat kepatuhan masyarakat juga meninggi.
“Tingkat kepatuhan masyarakat akan protokol kesehatan perlu terus ditingkatkan dengan gencar melakukan edukasi dan sosialisasi,” katanya.
Selanjutnya, Mariya meminta agar para dokter juga berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Covid-19 maupun tentang penanganannya di fasilitas kesehatan.
“Masyarakat lebih percaya bila langsung para dokter yang berbicara menjelaskan kebenarannya,” ujarnya.
Mariya juga meminta para dokter aktif menangkal hoaks tentang penularan virus Corona dan penanganannya oleh pemerintah yang kerap beredar luas di masyarakat maupun media sosial. “Jadi jangan sampai masyarakat kena hoaks, sebaiknya langsung di-counter oleh dokter,” pintanya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut dirinya dan Kepala Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo diperintahkan Presiden Joko Widodo menangani kasus virus Corona di sembilan provinsi, termasuk Kalimantan Selatan, dengan tingkat penyebaran virus tertinggi dalam waktu dua pekan.
“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran, yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate (tingkat kesembuhan), dan penurunan mortality rate (tingkat kematian),” ujar Luhut, yang menjabat Wakil Ketua Komite Kebijakan Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, dalam keterangannnya, kemarin.
Sembilan provinsi yang dimaksud, adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.
Menurut Luhut, akumulasi kasus Covid-19 di provinsi-provinsi tersebut, kecuali Papua, menyumbangkan 75 persen dari total jumlah positif Corona. Angka ini setara dengan 68 peren dari kasus yang masih aktif.
Dia mengatakan, perlu sejumlah strategi dalam menangani persoalan Covid-19. Di antaranya, aparatur akan menggelar operasi yustisi untuk menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan. Kemudian, rumah sakit meningkatkan manajemen perawatan pasien Covid-19 untuk menurunkan mortality rate dan meningkatkan recovery rate. Penanganan secara spesifik juga diperlukan untuk setiap provinsi.
Penulis: Salman