Jakarta, BARITOPOST.CO.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) perdalam penerapan kurikulum merdeka ke Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dikdasmen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemendikbud Dikti RI) di Jakarta, Senin (28/11/2022).
Langkah tersebut dilakukan oleh komisi membidangi pendidikan ini, karena kurikulum merdeka besutan Nadiem Makarim, yang baru diluncurkan pada bulan Februari 2022 lalu, sempat menuai pro dan kontra di dunia pendidikan Indonesia.
Sebagaimana dikutip dari Tempo.co, kurikulum tersebut dikhawatirkan akan menjadikan para pengajar dan murid sebagai kelinci percobaan sistem pendidikan. Hal ini pun menjadi kegelisahan bagi dunia pendidikan di Kalsel saat ini.
BACA JUGA: Paman Birin Ikut Gowes HUT KORPRI, Gelorakan Semangat Berolahraga
“Mengenai kurikulum merdeka, bagaimana mensinkronisasikannya ke daerah dan bagaimana kami yang memegang wewenang di Kalsel bisa memberikan informasi yang benar tentang kurikulum merdeka ini,” ungkap Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, Gina Mariati.
Gina menyampaikan informasi yang benar dan hal seperti ini sangat penting dipahami juga oleh mereka sebagai anggota dewan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
“Kami butuh support, kami bertemu masyarakat ketika ada masalah, kami tidak hanya sekedar memberikan harapan, tapi kami ingin tindakan yang nyata sebagai solusi di daerah kami,” ujarnya.
BACA JUGA: Wira Sakti 97 Salurkan Bantuan Gempa Cianjur
Untuk di Kalsel, sebagaimana informasi yang diterima dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, kurikulum merdeka itu telah diterapkan kepada seluruh SMK.
Anggota Komisi IV, Abd Hasib Salim menilai ini boleh-boleh saja.
“Kalaupun dari Dinas Pendidikan Kalsel sepertinya mewajibkan untuk melaksanakan, tapi sebenarnya tidak seperti itu, ini diserahkan kepada unit masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada,” terangnya.
Hasib Salim berharap jika kurikulum merdeka ini dilaksanakan secara utuh akan berdampak baik bagi dunia pendidikan di Kalsel.
“Mudah-mudahan Kalimantan Selatan nantinya menjadi contoh untuk penerapan kurikulum ini dan kami siap akan dukung apa yang dilaksanakan dan kita lihat kemampuan daripada sekolah-sekolah yang akan melaksanakan kurikulum ini,” tukasnya.
BACA JUGA: ATB Martapura Boyong Piala Paman Birin
Sementara itu, Kepala Pokja Inovasi dan Transformasi Ditjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Dikti RI, Fauzi Eko Pranyono menjelaskan kurikulum merdeka diluncurkan sebagai salah satu program merdeka belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, karena kurikulum merdeka berfokus pada materi yang esensial dan pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila ini merupakan pilihan saja.
“Kurikulum Merdeka masih berupa opsi bukan kewajiban, opsinya bisa berubah bisa mandiri belajar, mandiri berubah dan mandiri berbagi, jadi tidak dipaksakan, silahkan satuan pendidikan memilih sesuai kondisi dan kebutuhannya, jangan ada intervensi, mereka yang tahu kebutuhan mereka silahkan,” pungkasnya.
Rilis : Humas DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi