Pelaihari, BARITO – Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Kalsel melanjutkan program peremajaan kelapa sawit rakyat (PSR) tahun 2021 mendatang. Peremajaan diterget seluas 6.600 hektar dan sudah terealisasi hingga 2020 ini seluas 3.300 hektar.
“Anggaran PSR ini berasal dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berada dibawah kementerian keuangan, jadi Pemerintah Provinsi hanya menyalurkan dan kontrol seluruh kegiatan peremajaan kelapa sawit, untuk anggaran langsung kepada masing – masing kelompok tani,” jelas Kepala Disbunnak Kalsel, Suparmi saat meninjau dua lokasi penangkaran bibit sawit unggul di Batu Ampar Tanah Laut dan Tungkaran Kabupaten Banjar, Senin (21/12).
Anggaran yang disediakan untuk PSR per hektarnya Rp 30 juta. Dana BPDPKS berasal dari iuran produksi CPO pada pengusaha untuk membantu peremajaan perkebunan sawit rakyat. Program ini telah berjalan sejak tahun 2018 lalu dengan lokasi di Kabupaten Tanah Laut, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Banjar. Untuk tahun 2021 Batola juga masuk dalam program PSR
“Tujuan peremajaan tanaman kelapa sawit rakyat ini untuk meningkatkan produktivitas sekaligus meningkatkan pendapatan petani sawit ,” jelas Suparmi
Persyaratan ikut program Peremajaan Sawit Rakyat, antara lain masyarakat harus kelembagaan pekebun dan legalitas lahan tidak dalam sengketa. Setelah syarat terpenuhi baru dapat Rekomtek (rekomendasi teknis) dari Disbunnak Kalsel.
“Silakan bagi masyarakat pemilik kebun kelapa sawit untuk dapat ikut program peremajaan dengan mendaftar di dinas perkebunan kabupaten/kota atau provinsi,” kata Suparmi.
Untuk tahun 2020 ini, Kalimantan Selatan mendapat alokasi target PSR sebesar 2800 ha, dan yang telah mendapatkan rekomendasi teknis 1825 ha. Melalui peremajaan sawit rakyat ini akan mampu menjadi meningkatkan pendapatan pekebun sawit sekaligus menjadi ketahanan pangan daerah karena disamping sawit kita juga melaksanakan penyuluhan tumpang sari seperti menanam tanaman pangan dan hortikultura seperti jagung sayur dan lainnya.
Tujuan peremajaan pertama untuk mengantisipasi bibit kelapa sawit palsu atau belum disertifikasi. “Dengan bibit bersertifikasi maka produktivitas kelapa sawit jauh lebih tinggi dan lebih cepat berbuah sehingga dapat menghasilkan pendapatan lebih baik bagi pekebun, diperkirakan per hektarnya dapat menghasilkan Rp 5-Rp 6 juta per bulannya,” kata Suparmi.
Melalui dana BPDPKS, Disbunnak juga melaksanakan dua program. Pertama, peningkatan sarana dan prasarana perkebunan Sawit rakyat berupa jalan dan jembatan kebun, bantuan pupuk, obat dan lainnya.
Kedua, Pengembangan sumber daya manusia kelapa sawit Dimana dalam program ini memberikan beasiswa sekolah bagi anak-anak para petani atau pekebun sawit.
Yuli penangkar bibit kelapa sawit di Tungkaran Kabupaten Banjar, mengatakan pihak Disbunnak selalu rutin koordinasi dan mengontrol kondisi bibit sawit untuk program PSR ini. “Jadi bibit sawitnya benar-benar sudah melalui Quality control sebelum dikirim ke para pekebun,” kata Yuli.
Sementara Adi penangkar bibit sawit di Kecamatan Batu Ampar Tanah Laut mengatakan produksi bibit sawit untuk program PSR harus melalui sertifikasi dari Disbunnak Kalsel. Ia juga sudah menyiapkan lahan persemaian bibit puluhan hektar untuk menyediakan program PSR ini.
Perkebunan kelapa sawit dan karer merupakan komoditi andalan dan penyumbang PAD terbesar di Kalsel setelah hasil tambang. Dari data yang ada, luas lahan sawit di Kalimantan Selatan sebanyak 549.000 hektar, yang mana 104.000 hektarnya merupakan usaha dari pekebun sawit rakyat.
Rilis/Salman