Banjarmasin, BARITO – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Haris mengatakan, pihakya akan mengevaluasi perjalanan dinas pejabat di lingkungan kerjanya. Dengan kata lain, pengeluaran anggaran untuk keperluan ke luar daerah lebih memperhatikan pada aspek keperluan.
“Semua itu (perjalanan dinas,red) akan kita evaluasi. Kita akan merasionalisasikan perjalanan dinas, dimana hal-hal yang tidak penting, bisa dilakukan surat menyurat atau by phone saja,” ujar Haris di Banjarmasin, Selasa (18/12) di sela-sela puncak peringatan Hari Ibu tingkat provinsi .
Menurut Haris, meskipun anggaran untuk perjalanan dinas sudah dianggarkan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masing-masing, pengetatan anggaran masih mungkin dilakukan bila dianggap hal itu kurang penting.
“Kalaupun sudah teranggarkan tidak masalah, kan dalam pelaksanaannya kita bisa pengetatan atau betul betul urgen,” tegasnya.
Rasionalisasi penggunaan anggaran untuk kepentingan perjalana dinas ini sebelumnya diingatkan Presiden Joko Widodo mengingatkan seluruh menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah, belum lama tadi, saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa ( TKDD) tahun 2019.
Diingatkan, APBN 2019 yang ditetapkan lebih dari Rp 2.400 triliun harus digunakan semaksimal mungkin untuk kepentingan rakyat. Jokowi pun meminta pimpinan kementerian dan lembaga serta kepala daerah memantau pelaksanaannya secara berkala.
Salah satu daerah yang mengalami peningkatatan nilai alokasi APBN adalah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang dijatah Rp27,540 triliun atau bertambah Rp2, 216 triliun dari alokasi tahun lalu sebesar 25, 324 triliun.
Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalsel, Usdek Rahyono merincikan, total kucuran dana APBN Kalsel tahun 2019 sebesar Rp. 27,540 triliun meliputi Satker Vertikal Kementerian/Lembaga dan Transfer ke Daerah untuk Provinsi dan Transfer ke Daerah untuk Kabupaten/Kota serta Dana Desa. Total anggaran naik Rp 2 triliin lebih dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya Rp25,324 triliun.
APBN 2019 untuk Kalsel terdiri dari DIPA kementerian/lembaga sebesar Rp 8,537 triliun serta dana transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebanyak Rp 19,003 triliun. Untuk TKDD terdiri dari Dana Desa Rp1,506 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Rp. 1,058 triliun, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp. 2,371 triliun, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp. 8,378 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp. 5,374 triliun, Dana Insentif Daerah (DID) Rp. 313 miliar.slm