Banjarmasin, BARITO – Proyek Pengadaan Langsung (PL) meski pagu anggarannya berkisar Rp200 juta hingga dibawah dari nilai pagu itu, namun dari kwalitas pekerjaan juga tetap harus diperhatikan, apakah pekerjaan itu sesuai spek atau tidak.
Karena itu proyek pengadaan langsung ini harus diperketat pengawasannya, guna antisipasi pemborosan duit rakyat, sebab sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Contohnya seperti di lingkup Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, yang setiap tahun anggaran marak diprogramkan proyek pengadaan langsung.
Untuk tahun 2021 ini ada sebanyak 21 paket pekerjaan, baik dari APBD Murni sebanyak 19 paket pekerjaan dan APBD Perubahan sebanyak 2 paket pekerjaan, karena total dari puluhan paket pekerjaan tersebut pagu anggarannya sekitar Rp3 miliar lebih.
Karena proyek pengadaan langsung ini terprogramkan setiap tahun di lingkup sekretariat dewan provinsi, jadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kalimantan Selatan, yang selama ini bersikap kritis terhadap penggunaan duit rakyat (APBD).
Maka dari itu LSM Forbes Kalsel mengimbau dan mengingatkan agar lebih diperketat pengawasan terhadap proyek-proyek pengadaan langsung tersebut.
Pesan itu disampaikan Ketua LSM Forbes Kalsel Rizal Lesmana kepada Barito Post di Banjarmasin, Rabu (3/11/2021).
Selain perketat pengawasan guna menghasilkan proyek yang bermutu dan berkualitas, Rizal juga mempertanyakan apakah sudah maksimal keberadaan rumah rakyat (gedung dewan) beserta infrastrukturnya untuk melayani wakil rakyat provinsi ini.
“Pengadaan langsung ini kan kesannya setiap tahun marak di DPRD Kalsel, maka jadi pertanyaan, apakah sudah maksimal rumah rakyat beserta infrastrukturnya itu melayani wakil rakyat terhormat,” tanya Rizal.
Lanjutnya dengan maraknya proyek pengadaan langsung tersebut, tentu kita bertanya juga apakah fasilitas di dewan, baik gedung maupun infrastruktur lainnya, yang sudah dibangun maupun dilakukan pemeliharaan, itu sudah mampu menunjang kinerja wakil rakyat.
“Fasilitas-fasilitas di gedung dewan itu semoga digunakan betul-betul untuk menunjang kinerja wakil rakyat untuk menghasilkan produk-produk pro rakyat,” harapnya.
Aktivis ini juga mengingatkan rekanan yang dipilih untuk menggarap proyek-proyek pengadaan langsung itu benar-benar rekanan yang sesuai dengan bidangnya bukan asal tunjuk.
“Rekanan yang ditunjuk menggarap proyek pengadaan langsung itu harus sesuai bidangnya bukan asal tunjuk,” harapnya.
Untuk efisiensi anggaran yang berasal dari duit rakyat, imbuhnya sepatutnya harus diperhatikan, jangan sekedar memprogramkan proyek pengadaan langsung.
“Kalau ada infrastruktur yang masih bisa dipakai dan masih layak, ini patut dipertimbangkan, karena anggarannya bisa digunakan untuk hal lain yang lebih penting,” sarannya.
Oleh sebab itu Rizal Lesmana kembali mewanti-wanti pihak sekretariat dewan provinsi agar lebih mengedepankan aspek pengawasan terhadap proyek pengadaan langsung tersebut.
“Kedepankan aspek pengawasan, ini berkaitan spek, kwalitas dan kwantitas proyek, untuk mencegah temuan dan pemborosan dikemudian hari,” pungkasnya.
Seperti dilansir Barito Post, proyek pengadaan langsung di lingkup Sekretariat DPRD Kalsel sebanyak 21 paket pekerjaan dari APBD Murni 19 paket pekerjaan dan APBD Perubahan 2 paket pekerjaan.
Sebagaimana disampaikan Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah melalui Kepala Bagian Tata Usaha Riduansyah antara lain untuk Pengadaan Air Conditioner (AC) Rp84.900.000, Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) Rp197.500.000, Pengadaan Bahan Peralatan Keamanan (Satpam) Rp183.400.000, Pengadaan Bahan Kebersihan Rp183.400.000, Pengadaan CCTV Rp197.500.000.
Selanjutnya Pengadaan Plakat dan Cendramata Rp187.400.000, Pengadaan Bahan Cetakan Kantor Rp152.000.000, Rehab Halaman Rumah Dinas Ketua DPRD Kalsel Rp98.700.000.
Kemudian Pengadaan Komputer Rp199.000.000, Pengadaan Mesin Foto Copy Rp197.000.000, Pengadaan Pembersihan Kaca Rp199.000.000, Pengadaan
Pemeliharaan Lift Rp192.000.000, Pengadaan Pengecetan Gedung Kantor Rp199.000.000, Pengadaan Pengecetan Rumah Dinas Ketua DPRD Kalsel Rp98.000.000, Pengadaan Plakat dan Cendramata Rp162.000.000, Pengadaan Rehab Parkiran Belakang Rp149.000.000, Pengadaan Rehab Empat Ruang Komisi Rp199.000.000, Pengadaan Televisi Di Ruang Rapat Badan Anggaran Rp197.000.000 serta Pengadaan Perbaikan Plafon Ruang Rapat Paripurna Rp200.000.000 dan Pengadaan Perbaikan Pagar Rp100.000.000.
Penulis : Sopian