Pertemuan Biro Humpro dan Press Room Pemprov Kalsel dengan jajaran Kemenpan RB di kantor pusat Jalan Jenderal Sudirman Kav 69 Jakarta Selatan, Senin (25/3). (Foto: tya/brt).
Jakarta, BARITO – Pers diyakini memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan birokrasi pemerintah. Melalui pemberitaan pers, maka kebijakan dan kinerja pemerintah dapat diukur tingkat keberhasilannya. Termasuk pula dalam hal peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
Berkait hal itu, Senin (25/3) Biro Humas dan Protokol (Humpro) Setdaprov Kalsel bersama 28 wartawan dari media cetak, elektronik dan online yang tergabung dalam Press Room Pemprov berkunjung ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di kawasan Senayan.
Tujuan kunjungan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan wawasan dan capaian kinerja dari pemerintah daerah. Apalagi saat ini Pemprov Kalsel mengejar status AA pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang saat ini masih pada posisi A pada evaluasi tahun 2018.
Pada kunjungan tersebut, Pemprov Kalsel diwakili Asisten III Bidang Administrasi Umum Heriansyah, Kabag Pemberitaan dan Penerbitan Agus Salim, Kasubbag Pemberitaan Bambang Dedi Mulyadi dan sejumlah staf.
Rombongan Biro Humpro dan Press Room Pemprov Kalsel diterima Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB Teguh Widjinarko, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Mudzakir serta Warsito yang merupakan Kasubbag Pelayanan Informasi dan Pengaduan Internal.
Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Kemenpan RB, Teguh Widjinarko menekankan pentingnya penyusunan organisasi agar pemerintah daerah (pemda) bisa melaksanakan kegiatan strategis. Agar organisasi pemerintah daerah atau OPD dapat berjalan dengan baik, maka disusunlah strategi yang ingin dicapai pemda termasuk pula penataan kelembagaan.
” Saat ini umumnya pemda masih menggunakan sistem money follow function. Uang yang disalurkan kepada OPD berdasarkan fungsinya. Seharusnya, kita bergerak pada money follow program. Yakni didukung kelembagaan yang baik dan keuangan yang baik agar kemudian ada capaian. Sehingga kita butuh regulasi. Maka ada penataan perundang-undangan melalui good regulatory government,” jelasnya pada pertemuan di ruang rapat kementerian tersebut.
Teguh menjelaskan bahwa kinerja pemerintah berisi proses timbal balik dengan masyarakat. Disinilah yang menurutnya ada keterlibatan dan pengawalan pers sehingga pemda mendapat ada masukan positif. Maka kemudian hal itu akan menghasilan good regularity government.
Selain itu, Teguh juga memaparkan tentang pentingnya penataan sumber daya manusia. Dalam hal ini, rekrutmen CPNS di daerah (Pemprov) harus sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan dengan transparan yakni sistem komputer atau computer assisted test (CAT).
Dia menambahkan, Kemenpan RB juga aktif mendorong pembangunan mal pelayanan publik. Saat ini ada 15 mal pelayanan publik di DKI Jakarta dan beberapa daerah.
Sementara itu berkait penyebarluasan informasi ke masyarakat, Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Mudzakir menuturkan bahwa Kemenpan RB memiliki peran dalam melakukan diseminasi berita. Dalam hal ini, pihaknya menyebarkan berita secepat dan seakurat mungkin disertai data berupa gambar atau audio. Selain itu pihaknya menjalin kerjasama dengan pihak televisi dalam menyelenggarakn acara.
“Selain itu kami memiliki website dan media sosial dengan livestreaming aktif. Misalnya pada Program “Kemenpan Mendengar”.Kita siarkan secara livestreaming. Kita juga aktif dalam pameran-pameran,” bebernya.
Asisten III Setdaprov Kalsel, Heriansyah mengungkapkan, perkembangan masyarakat semakin pesat dan pers dituntut untuk mengetahui dan memahami birokrasi.
Adanya pemaparan dari pihak Kemenpan RB diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemda untuk meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
“Tujuan dari kunjungan ke Kemenpan RB ini juga agar pers turut berkontribusi dalam pelayanan birokrasi. Sehingga birokrasi tidak mengurangi kualitas pelayanan,” jelas Heriansyah yang juga plt Asisten II bidang Ekonomi Pembangunan itu.tya