Banjarmasin, BARITO – Dosen Universitas Lambung Mangkurat, Fahriannoor melihat, sektor pariwisata di Kalimantan Selatan harus digarap secara serius. Apalagi berkait rencana pemindahan ibukora negara (IKN) dari Jakarta ke Penajam Provinsi Kaltim, maka Kalsel harus mempersiapkan segala aspek termasuk pariwisata.
Dia berpendapat, yang paling memungkinkan untuk dikembangkan adalah sektor pariwisata. Karena dia melihat potensinya sangat besar mengingat lokasi Kalsel yang berdekatan secara geografis dengan Kaltim khususnya di Kabupaten Tabalong.
Fahriannoor menganggap, saat ini isu pemindahan IKN masih dalam konteks wacana politik dan hanya sebuah retoris . Hal itu menurutnya karena tindak lanjut kebijakan terkait pemindahan belum ada.
“Meskipun kita tahu ada semacam badan yang sudah dibentuk oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Kita hormati ini sebagai wujud keseriusan beliau ketika melontarkan ide ide tentang pemindahan ibukota. Lokasi sudah ditentukan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jarak antara Kaltim dan Kalsel sangat dekat secara geografis. Ketika Kaltim sebagai daerah ibukota, maka akan banyak manusia yang kesana. Katakanlah dua juta lima ratus saja jumlahnya yang akan pindah secara bertahap. Manusia perlu sandang pangan. Itu ril. Siapa yang menyandangnya? Kaltim siap tidak menyandangnya? Kaltim saya pikir tidak mampu. Maka kalsel harus mampu menyiapkan apa yang tidak ada itu,” jelasnya kemarin.
Dia mencontohkan Kabupaten Tabalong. Daerah tersebut diyakini memiliki potensi pariwisata yang bisa dikembangkan.
“Untuk Kalsel saya lihat lebih condong pada sektor ekowisata. Maka sektor itu bisa dikembangkan. Karena sekian juta manusia itu pasti membutuhkan rekreasi, membutuhkan penyegaran. Kalau mau ke Banjarmasin, cukup jauh jaraknya dari IKN. Maka wilayah perbatasan ini menjadi menarik untuk dikembangkan. Katakanlah Tabalong itu seperti Bogor-nya Jakarta,” bebernya.
Pengembangan sektor pariwisata, hemat dia, juga harus didukung dengan kesiapan fasilitas. Misalnya membangun vila dan sebagainya .
Lebih jauh Fahriannoor yang merupakan dosen komunikasi itu juga menekankan perlunya kepala daerah yang mampu membangun konsep strategis berkait Kalsel sebagai penyangga IKN.
“Selama ini terkesan bahwa respon pemimpin di Kalsel terhadap pemindahan IKN hanya sebatas euforia. Padahal persepsi pemimpin itu penting, karena akan melahirkan maka wisdom atau kebijakan berpikir dalam memunculkan konsep strategis untuk masa depan daerahnya,” urainya.
Dengan demikian, hemat dia, pemimpin jangan sampai terjebak pada ritual kebijakan yang belum tentu berpihak pada rakyat.
“Komunikasi politik harus dibangun antara pusat, Kaltim dan Kalsel. Petinggi politik baik parpol, pemerintah serta elemen masyarakat harus membangun komunikasi yang bagus,” cetusnya.
Penulis: Cinthia